Koridor.id, Luwu – Koordinator Koalisi Pemuda-pemudi Luwu Kawal Investasi (Kopi Luki), Dedy, menyampaikan respons tegas atas seruan evaluasi pertambangan dan smelter di Luwu Raya yang dilontarkan Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL Raya). Menurutnya, kritik yang disampaikan PB IPMIL Raya cenderung emosional dan minim landasan akademis yang objektif.
“Pembangunan industri ekstraktif seperti tambang dan smelter tidak bisa hanya dilihat dari sisi risiko. Justru ini peluang besar bagi masyarakat Luwu untuk keluar dari ketertinggalan, asalkan dikawal dan diawasi bersama,” ujar Dedy.
Ia mencontohkan proyek PT Masmindo Dwi Area (MDA) dan PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) yang dinilai mulai membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi desa. Terkait peristiwa longsor di Rante Balla yang disebut PB IPMIL Raya akibat aktivitas tambang, Dedy mengingatkan publik agar tidak buru-buru mengambil kesimpulan tanpa kajian ilmiah.
“Topografi Luwu memang rawan longsor. Kita harus hati-hati membangun opini. Jangan sampai kesimpulan sepihak justru menghambat pembangunan yang sedang berjalan,” tegasnya.
Dedy juga membantah anggapan bahwa perusahaan tambang di Luwu Raya tidak melibatkan masyarakat. Ia menyebut proses sosialisasi dan dialog telah dilakukan di berbagai tahap. “Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama. Tapi jangan semua digeneralisasi seolah semuanya melanggar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan proyek-proyek tambang serta smelter telah melalui proses hukum yang berlaku. Dedy mendorong mahasiswa untuk menjadi mitra kritis dalam pengawasan, bukan sekadar menolak tanpa solusi.
“Setiap perusahaan di Luwu terbuka terhadap kritik, tapi harus berdasar. Jangan sampai suara mahasiswa kehilangan nilai karena terbawa arus penolakan yang tidak jelas arah dan datanya,” kata Dedy.
Lebih lanjut, Kopi Luki mengajak semua pihak, termasuk PB IPMIL Raya, membangun sinergi pengawasan. “Jalan terbaik bukan dengan menghambat investasi, melainkan memastikan bahwa pelaksanaannya adil, transparan, dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Mengenai isu pencemaran dan alih fungsi lahan, Dedy bahkan mendorong evaluasi teknis bersama dengan melibatkan lembaga independen. “Kopi Luki bersama PB IPMIL bisa bentuk tim pemantau bersama, tapi harus terbuka dan ilmiah. Jangan hanya klaim sepihak,” tambahnya.
Dedy berharap ruang demokrasi mahasiswa tetap digunakan untuk menjaga nurani rakyat, bukan menggiring opini konflik. “Kami di Kopi Luki akan terus mendorong agar investasi membawa manfaat nyata, tapi tetap adil dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
