Koridor.id, PAREPARE – Perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare memasuki babak baru. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi, dan hanya empat pejabat dinyatakan lolos untuk melangkah ke tahap selanjutnya.
Mereka adalah figur-figur yang tidak asing lagi dalam birokrasi Parepare. Budi Rusdi, S.Pi., MM, saat ini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dikenal dengan kiprahnya dalam proyek infrastruktur perkotaan. Amarun Agung Hamka, S.STP., M.Si, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, juga tengah menjabat sebagai Penjabat Sekda Parepare.
Nama lain yang lolos adalah Hj. A. Wisnah, M.Si, Kepala Dinas Perdagangan, yang selama ini banyak bersentuhan langsung dengan sektor ekonomi dan UMKM. Terakhir, Adi Hidayah Saputra, S.STP, pejabat muda yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Keempatnya dipastikan akan menjalani serangkaian ujian yang cukup ketat. Berdasarkan jadwal panitia, seleksi tahap berikutnya dimulai dengan assessment pada 18–19 September 2025 di UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi BKD Sulawesi Selatan, Makassar. Setelah itu, peserta wajib menulis makalah pada 19 September, sebelum akhirnya diuji dalam wawancara kompetensi oleh panitia seleksi pada 22 September 2025 di Auditorium BJ Habibie, Kota Parepare.
Seleksi ini tidak hanya menjadi ajang uji kemampuan personal, tetapi juga menentukan arah manajemen birokrasi di Kota Parepare. Kursi Sekda adalah jabatan strategis, penentu roda pemerintahan, sekaligus motor penggerak sinergi antar-OPD.
Ketua Panitia Seleksi, Drs. H. Jufri Rahman, M.Si, dalam pengumumannya menegaskan bahwa keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Informasi terbaru seleksi pun dapat diakses masyarakat melalui website resmi Pemkot dan BKPSDM Parepare.
“Kini, masyarakat Parepare menanti siapa di antara keempat nama tersebut yang akhirnya dipercaya menjadi Sekda definitif.” Ujarnya.
Persaingan dipastikan akan berlangsung ketat, karena setiap kandidat membawa pengalaman, keunggulan, sekaligus visi tersendiri untuk memajukan birokrasi daerah. (*)
