JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons terhadap potensi dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian global.
Rencana tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Dalam arahannya kepada para menteri dan pejabat negara, Presiden menilai gejolak harga minyak mentah dunia yang dipicu konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi global, termasuk kondisi ekonomi Indonesia.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga energi dunia.
“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menegaskan Indonesia memang berada dalam kondisi relatif aman, namun pemerintah tetap harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk.
Pertimbangkan Kebijakan WFH
Selain penghematan BBM, Presiden juga membuka kemungkinan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi sebagian aparatur negara sebagai langkah efisiensi energi.
Menurut Presiden, pengalaman Indonesia selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem kerja jarak jauh mampu mengurangi mobilitas masyarakat dan konsumsi bahan bakar.
“Dulu kita atasi COVID dengan baik. Banyak yang bekerja dari rumah dan itu berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” kata Prabowo.
Ia bahkan meminta para menteri koordinator untuk mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan tersebut dalam beberapa hari ke depan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan di perkotaan sekaligus menekan konsumsi energi nasional.
Belajar dari Kebijakan Negara Lain
Dalam arahannya, Presiden juga mencontohkan berbagai kebijakan penghematan energi yang telah diterapkan oleh sejumlah negara.
Beberapa negara seperti Thailand dan Vietnam mendorong sebagian pegawai bekerja dari rumah untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi BBM.
Sementara itu, Filipina menerapkan sistem empat hari kerja dalam sepekan di sejumlah instansi pemerintah serta membatasi perjalanan dinas.
Presiden juga menyoroti langkah penghematan yang dilakukan oleh Pakistan, yang menerapkan berbagai kebijakan efisiensi energi secara ketat.
Negara tersebut menerapkan kebijakan WFH bagi sekitar 50 persen pegawai pemerintah dan swasta, serta mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga melakukan sejumlah langkah penghematan lain, di antaranya:
- Mengurangi gaji anggota kabinet dan parlemen
- Membatasi penggunaan kendaraan dinas
- Mengurangi jatah BBM bagi kementerian
- Menghentikan pembelian kendaraan, pendingin ruangan (AC), dan mebel kantor
- Membatasi kegiatan seremonial pemerintah
Presiden menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut hanya menjadi contoh yang dapat dipelajari oleh pemerintah Indonesia.
Dampak Konflik terhadap APBN
Dalam sidang kabinet tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memaparkan sejumlah skenario dampak konflik global terhadap ekonomi Indonesia.
Airlangga menjelaskan bahwa apabila konflik berlangsung dalam jangka waktu panjang, harga minyak mentah dunia dapat mengalami kenaikan signifikan.
Dalam skenario pemerintah, harga minyak diperkirakan mencapai:
- 90 dolar AS per barel jika konflik berlangsung lima bulan
- 97 dolar AS per barel jika berlangsung enam bulan
- 115 dolar AS per barel jika konflik berlangsung hingga 10 bulan
Kenaikan harga minyak tersebut berpotensi memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam skenario awal, dengan asumsi harga minyak sekitar 86 dolar AS per barel, nilai tukar rupiah Rp17.000 per dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.
Namun dalam skenario moderat dengan harga minyak 97 dolar AS per barel, defisit APBN diproyeksikan meningkat hingga 3,53 persen.
Sementara dalam skenario pesimistis dengan harga minyak mencapai 115 dolar AS per barel, defisit APBN dapat mencapai 4,06 persen.
Airlangga menegaskan bahwa dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan penghematan belanja negara.
Pemerintah Diminta Tetap Waspada
Presiden Prabowo berharap konflik di Timur Tengah tidak berkembang menjadi perang berkepanjangan.
Namun ia tetap mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk bersiap menghadapi berbagai kemungkinan.
“Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah. Tapi kita juga tidak boleh lengah dan harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling buruk,” ujar Presiden.
Ia menambahkan bahwa penghematan energi diharapkan dapat membantu menjaga kondisi fiskal negara agar defisit anggaran tetap terkendali.
Presiden juga menyinggung potensi efisiensi melalui pengembangan GovTech, yaitu sistem digital terintegrasi untuk menghubungkan seluruh kementerian dan lembaga.
Menurutnya, integrasi sistem tersebut diperkirakan dapat mengurangi kebocoran anggaran negara hingga sekitar 40 persen dari total pengeluaran pemerintah.
