SURABAYA, koridor.id – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe (TP) menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (AH). Pertemuan tersebut berlangsung saat keduanya menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Hotel Shangri La, Surbaya, Rabu, 14 September 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Golkar itu meminta Ketua Golkar Sulsel menjaga dan mengendalikan Inflasi di Kota Parepare. Mengingat, AH telah dipercaya oleh Presiden Jokowi memjadi Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
“Beliau mendapatkan amanah sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Ini bukan jabatan sembarangan. Ini jabatan strategis untuk kepentingan bangsa Indonesia. Pak AH memiliki kulitas yang mumpuni yang sudah diakui bapak Presiden Jokowi,” kata TP.
Wali Kota Parepare dua peiode itu mengungkapkan, kulitas Airlangga Hartarto terbukti saat Presiden Jokowi
mempercayainya sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
“Alhamdulillah saat ini kita rasakan manfaatnya. Covid mulai kita kendalikan dengan berbagai kegiatan dilonggarkan. Begitupun pemulihan ekonomi, pertumbuhannya mulai naik lagi,” ungkapnya.
Dalam rapat itu, lanjut TP, Airlangga Hartarto mengungkapkan, dunia saat ini tengah menghadapi satu musuh. Musuh tersebut adalah inflasi yang melonjak tinggi di berbagai negara. Oleh karena itu, AH meminta laju inflasi di Tanah Air harus terus dijaga, terutama dengan memperhatikan komoditas penyumbang inflasi.
“Kita di Kota Parepare pasca kenaikkkan BBM naik, kami perintahkan OPD siap menggelar program sosial yang membantu meringankan beban masyarakat. Salah satunya dengan melakukan operasi pasar atau pasar murah melalui Dinas Perdagangan, dan menyalurkan bantuan sosial yang langsung menyentuh masyarakat melalui Dinas Sosial,” jelas Taufan Pawe.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah untuk menguasai data-data komoditas yang menjadi penyumbang inflasi agar inflasi secara nasional tetap terjaga.
“Data detail diharapkan kabupaten/kota menguasai semua sehingga tentu ada faktor pengendalian yang bisa mengakibatkan pada peningkatan angka kemiskinan,” katanya.
Menko Airlangga menuturkan, inflasi Indonesia saat ini 4,69 persen, namun inflasi tersebut masih terjaga karena transmisi inflasi impor belum masuk akibat subsidi. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus siaga untuk menghadapi potensi kenaikan inflasi dengan memperhatikan komoditas-komoditas yang mendorong terjadinya inflasi.
“Beberapa komoditas yaitu bawang, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, daging dan khusus yang di administered price adalah tarif angkutan,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, sebanyak 27 provinsi berada di atas inflasi nasional (yoy) pada Agustus 2022, tertinggi Jambi yang diikuti Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, Bali, Bangka Belitung, Aceh, Sulawesi Tengah. Sedangkan ini adalah provinsi yang berada di bawah nasional adalah Banten, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan Papua Barat.
Seluruh daerah dengan inflasi yang masuk ke kelompok tertinggi dan terendah, lanjut Airlangga, telah diundang ke Istana oleh Presiden Jokowo untuk diingatkan dan diminta data lengkap mengenai komoditas yang menjadi penyumbang inflasi di masing-masing daerah. Mayoritas komoditas yang memberikan andil tertinggi terhadap andil inflasi (mtm) adalah bahan bakar rumah tangga, beras dan aneka ikan.
“Ini yang diminta kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar seluruh komoditas ini di tracking dan diikuti,” ucap Airlangga. (*)
