Jakarta – Pemerintah tengah mematangkan rencana penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari strategi efisiensi kerja dan penghematan energi nasional.
Kebijakan ini direncanakan mulai diterapkan setelah momentum libur Lebaran 2026. Namun, penerapannya dipastikan tidak berlaku untuk seluruh sektor pekerjaan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan besar tidak akan masuk dalam skema WFH tersebut.
“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu agar tidak disalahpahami. Misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Sabtu (21/3/2026).
Ia menyebutkan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut diumumkan secara resmi kepada publik.
Arahan Presiden dan Efisiensi Kerja
Prasetyo menjelaskan, wacana WFH satu hari dalam sepekan merupakan arahan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet paripurna.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi sistem kerja di lingkungan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien.
Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa kondisi pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman dan tidak mengalami gangguan.
Respons Harga Minyak Dunia
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan WFH juga berkaitan dengan upaya efisiensi energi di tengah meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
“Terkait dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja dengan fleksibilitas work from home,” ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden di Kompleks Istana, Jakarta.
Ia menambahkan, pemerintah tengah menyusun teknis pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk kemungkinan penerapannya tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga pekerja swasta serta pemerintah daerah.
Usulan WFH Hari Jumat
Kepala Dewan Ekonomi Nasional, Purbaya Yudhi Sadewa, mengusulkan agar WFH diterapkan setiap hari Jumat.
Menurutnya, skema tersebut akan memberikan waktu lebih panjang bagi masyarakat untuk beraktivitas di rumah sekaligus mendorong sektor pariwisata.
“Jumat ditambah Sabtu dan Minggu jadi tiga hari, ini bisa mendorong aktivitas domestik dan mungkin juga sektor wisata,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua pekerjaan dapat dijalankan secara optimal dengan sistem kerja jarak jauh.
Target Hemat BBM hingga 20 Persen
Purbaya mengungkapkan, berdasarkan perhitungan awal, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan berpotensi menekan konsumsi BBM hingga sekitar 20 persen.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi global akibat konflik geopolitik.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Selain kebijakan WFH, pemerintah juga menggulirkan berbagai program strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi selama periode Idulfitri 2026.
Airlangga menyebutkan sejumlah kebijakan seperti diskon transportasi, program work from anywhere (WFA), serta penyaluran bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi.
Pemerintah bahkan memberikan potongan harga tiket pesawat sebesar 17–18 persen, serta diskon transportasi darat dan laut hingga 30 persen, dengan total anggaran insentif mencapai lebih dari Rp900 miliar.
Tak hanya itu, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng juga disalurkan kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat selama dua bulan.
Airlangga optimistis, berbagai kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2026 hingga mencapai 5,5 persen.
Namun demikian, ia tetap mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk waspada terhadap dinamika global, terutama fluktuasi harga energi.
