JAKARTA — Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada energi fosil menjadi pemimpin energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini didukung oleh potensi energi surya nasional yang sangat besar serta momentum transisi menuju ekonomi hijau.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut Indonesia memiliki potensi teknis energi surya mencapai sekitar 7,7 terawatt (TW). Kapasitas ini dinilai cukup untuk menyediakan pasokan listrik yang andal, kompetitif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan elektrifikasi nasional.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan transformasi energi tersebut memerlukan tata kelola yang kuat dan terstruktur.
“Transformasi ini membutuhkan transparansi, peta jalan yang jelas, pengadaan kompetitif, pengawasan independen, serta penguatan kapasitas kelembagaan,” ujar Fabby dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Target Ambisius: Pembangunan PLTS 100 Gigawatt
IESR bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis kajian bertajuk The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty. Kajian tersebut menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt (GW).
Program ini juga akan didukung oleh sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS), guna menjaga stabilitas pasokan listrik.
Kajian tersebut memperkirakan kebutuhan investasi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS dalam lima tahun ke depan. Selain itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian, dukungan sektor perbankan, pembiayaan hijau, serta keterlibatan swasta untuk memastikan keberhasilan implementasi program.
Transformasi ini juga akan membuka peluang besar dalam penciptaan lapangan kerja baru, terutama pada sektor instalasi, operasi, dan pemeliharaan sistem energi surya.
Tahap Awal Fokus pada Daerah Terpencil dan Elektrifikasi Desa
Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, mengungkapkan tahap awal program akan difokuskan pada pengembangan 26 GW PLTS terdesentralisasi yang terintegrasi dengan sistem BESS.
Program ini mencakup beberapa prioritas utama, antara lain:
Penggantian pembangkit listrik diesel di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
Elektrifikasi pedesaan yang belum optimal
Penyediaan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
Langkah ini dinilai menjadi fondasi penting sebelum integrasi nasional menuju target PLTS 100 GW secara penuh.
Sebagai perbandingan, berbagai inisiatif energi dan infrastruktur nasional juga terus berkembang, termasuk program konektivitas digital nasional seperti layanan internet berbasis teknologi baru yang mulai diaktifkan secara bertahap pada 2026.
Perlu Reformasi Kebijakan dan Pengurangan PLTU
IESR menilai target energi surya nasional tidak akan tercapai tanpa reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan, termasuk revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Menurut Alvin, percepatan penghentian operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sudah tua dan tidak efisien sebelum tahun 2030 menjadi langkah strategis.
“Tanpa langkah tersebut, ruang pengembangan energi surya akan terbatas dan berisiko menciptakan kelebihan kapasitas berbasis energi fosil,” ujarnya.
Langkah ini juga penting untuk mencegah risiko stranded assets atau aset energi fosil yang tidak lagi ekonomis akibat perubahan kebijakan energi global.
Dukungan Transisi Energi untuk Masa Depan Ekonomi Hijau
Transformasi menuju energi surya berskala besar diyakini akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Selain itu, langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon serta mendukung target net zero emission dalam beberapa dekade mendatang.
Pengembangan PLTS 100 GW diharapkan menjadi tonggak penting dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat energi bersih di Asia Tenggara.
