Koridor.id, BARRU – Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari. SH., M.Si., didampingi Wakili Bupati, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si, Baru, membuka dan memimpin secara langsung High Level Meeting Tingkat Tinggi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) serta evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan III tahun 2025 di Lantai 6 MPP Kantor Bupati Barru, Selasa (21/10/2025).
Dalam rapat yang dihadiri Pj Sekda Barru, para pimpinan OPD pengelola retribusi, Kabag Umum Setda Barru, Direktur RSUD La Patarai para Camat, para Kepala UPT Puskesmas, Para Lurah dan Kepala Desa serta para Kepala Pasar, Bupati menyoroti capaian PAD yang belum memenuhi target.
“Kita belum mencapai target pendapatan yang seharusnya. Masih ada 2 bulan kurang lebih, semoga ini bisa dimaksimalkan,” ujar Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.
Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, menjadi krusial menyusul adanya pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar Rp 133 miliar.
“Ini yang harus kita pikirkan bersama. Kalau kita tidak dari sekarang menyadari untuk berinovasi, ini akan berat,” tegasnya.
Sebagai solusi, Bupati menginstruksikan seluruh OPD pengelola PAD untuk melakukan inovasi dan mempercepat digitalisasi pembayaran. Ia mengajak semua stakeholder untuk menggunakan teknologi digitalisasi dalam pembayaran, seperti QRIS, virtual account, EDC, dan mobile banking, untuk mempermudah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut mengapresiasi kerja sama Bank Sulselbar (BPD) Barru dalam mendukung sistem pembayaran elektronik tanpa tambahan biaya administrasi. Ia menegaskan bahwa mulai ke depan, seluruh pembayaran pajak dan retribusi berapapun nilainya wajib dilakukan secara digital. Menurutnya Ini bagian dari transparansi dan modernisasi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga melayangkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya. “Jangan pernah berani-berani menarik pungutan liar (pungli) untuk masyarakat kita. Kalau saya dapatkan itu, saya kasih pindah jauh-jauh,” ucapnya dengan tegas.
Ia juga menyinggung hasil pertemuannya bersama KPK yang menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.
“Sekarang KPK bisa memantau semua. Tidak ada yang bisa disembunyikan, bahkan kalau pakai nomor luar negeri pun bisa dilacak. Jadi jagalah diri kita masing-masing. Bekerjalah dengan bersih agar bisa pensiun dengan tenang dan bahagia,” pesannya.
Bupati juga menyinggung soal pentingnya kontribusi para camat dan kepala desa dalam percepatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta imbauan bagi ASN untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pajak kendaraan masuk ke kas daerah Barru, Dilakukan inventarisasi data kendaraan bermotor dan wajib pajak potensial di setiap wilayah.
Di akhir sambutannya, Bupati meminta komitmen seluruh peserta rapat untuk bekerja dengan ikhlas dan maksimal.
“Apa yang kita lakukan dalam tugas kita ini, insya Allah, adalah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Baru, yang mana di antara mereka pasti ada keluarga kita,” tutupnya seraya berharap realisasi PAD dapat mencapai 100% di akhir tahun, sebuah target yang disambut dengan jawaban “Bisa!” oleh seluruh peserta rapat.
Dalam rapat tersebut, Bupati dan Wakil Bupati meminta setiap OPD pengelola retribusi untuk memaparkan kendala dan hambatan yang menyebabkan target PAD belum tercapai, serta menyampaikan langkah dan solusi konkret yang akan dilakukan guna mempercepat pencapaian target tersebut.
Kemudian, Wabup Abustan juga menyoroti capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa / kelurahan yang baru mencapai rata-rata 73,8 persen. Ia mengajak pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan berinovasi menggali potensi pendapatan tanpa memberatkan masyarakat.
“Bulan depan akan kita evaluasi kembali untuk melihat perkembangan kinerja desa dan OPD,” tegasnya. Rapat diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada desa yang berhasil mencapai target PAD. (*)
