Koridor.id, BELOPA – Ketua Umum Barisan Luwu Merah Putih (BLMP), Jacobus, menyampaikan apresiasi atas langkah PT Masmindo Dwi Area (MDA) yang menginisiasi audiensi bersama Bupati Luwu, Forkopimda, dan berbagai unsur terkait guna membahas perlindungan hukum bagi kegiatan investasi di Kabupaten Luwu.
Menurut Jacobus, pertemuan ini menunjukkan itikad baik MDA yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan keterbukaan dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Ia menegaskan, perusahaan tidak berjalan sendiri, melainkan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat.
“Langkah ini adalah bukti nyata bahwa MDA memilih jalur komunikasi dan sinergi. Ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Luwu,” ujar Jacobus.
BLMP menilai kehadiran langsung Bupati Luwu, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim, hingga perwakilan ATR/BPN dan camat, menandakan Forkopimda memberi perhatian serius terhadap keberlanjutan investasi.
Jacobus juga mengapresiasi arahan Bupati Luwu yang menekankan transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja, termasuk penyusunan basis data tenaga kerja desa. “Ini adalah jawaban atas keresahan masyarakat, agar penerimaan tenaga kerja di proyek Awak Mas dilakukan secara adil, terukur, dan sesuai regulasi,” tegasnya.
Dalam pandangan BLMP, sikap MDA yang selalu mengutamakan dialog, bahkan saat menghadapi 16 kali aksi pemalangan sepanjang Agustus 2025, patut dihargai. “Kesabaran dan konsistensi perusahaan yang lebih memilih musyawarah daripada tindakan represif adalah komitmen yang layak diapresiasi,” tambah Jacobus.
Ia juga menyoroti komitmen Forkopimda yang menegaskan peran masing-masing, mulai dari DPRD sebagai fasilitator, Kejari yang menekankan kepastian hukum, Polres yang menjaga keamanan, hingga Dandim yang mendorong sinergi. Menurut Jacobus, hal itu mencerminkan kesepahaman semua pihak dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlangsungan investasi.
BLMP menilai audiensi ini menghasilkan empat rekomendasi strategis yang akan menjadi pedoman bersama, yakni: rencana tenaga kerja yang transparan, mekanisme mediasi yang diutamakan, peran POKJA sebagai juru bicara resmi, serta rencana safari hukum ke desa-desa.
“Investasi seperti yang dilakukan MDA adalah peluang besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Luwu. Namun keberhasilan investasi ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga situasi kondusif dan tidak mudah terprovokasi,” imbau Jacobus.
Menutup pernyataannya, Jacobus memastikan BLMP akan terus mendukung langkah pemerintah daerah, Forkopimda, dan MDA dalam mewujudkan investasi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Luwu.***
