Koridor.id, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare melaksanakan Gelar Pengawasan Tahun 2025 di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Selasa 2 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan. Acara ini dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan serta pencegahan korupsi.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang terbangun di Kota Parepare. Menurut dia, langkah ini sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“KPK berharap sinergi dalam jajaran Forkopimda Kota Parepare berjalan baik, terutama dalam pencegahan korupsi,” ujar Tri Budi.
Ia mengingatkan bahwa KPK bersama BPKP dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran bersama terkait penguatan APIP. Penguatan ini mencakup aspek anggaran pengawasan, sumber daya manusia, independensi, kredibilitas, serta peningkatan kualitas layanan. “APIP adalah ujung tombak pencegahan korupsi,” katanya.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menegaskan bahwa Gelar Pengawasan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ia menyebut penandatanganan nota kesepahaman tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi komitmen nyata memperkuat sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan taat aturan.
“Pada kesempatan ini saya meminta dukungan Kejaksaan Negeri dan Polres Parepare agar sinergi yang terjalin selama ini terus diperkuat,” kata Tasming.
Tasming berharap dukungan kedua institusi tersebut hadir dalam bentuk pembinaan dan pendampingan hukum, peningkatan koordinasi dalam penyelesaian laporan dan pengaduan, serta dukungan moral bagi perangkat daerah agar tetap percaya diri dalam bekerja dan berinovasi sesuai aturan.
“Kehadiran KPK hari ini menjadi bagian dari pencegahan sekaligus edukasi. Kita tidak ingin program terhambat karena kurang memahami regulasi. Jika memahami aturan, maka risiko bisa dihindari dan potensi pelanggaran dapat dicegah,” ujar Tasming.
Tasming juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan, memperkuat sistem pengendalian internal, membangun budaya kerja jujur dan disiplin, serta meningkatkan pemahaman terkait regulasi dan tata kelola pemerintahan.
“Jangan menjadikan pengawasan sebagai beban. Pengawasan adalah alat bantu untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan memajukan tata kelola pemerintahan,” ujar Tasming.(*)
