Koridor.id, LUWU — Komunitas Warga Lingkar Tambang (KWLT) menyerukan agar seluruh elemen masyarakat di wilayah sekitar tambang PT Masmindo Dwi Area (MDA) mengedepankan semangat dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Seruan ini disampaikan oleh Koordinator KWLT, Najamudin, menyusul aksi pemblokiran jalan umum di Dusun Baloa, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, yang dilakukan sekelompok warga selama dua hari berturut-turut.
Najamudin menilai aksi pemblokiran jalan bukanlah solusi yang tepat karena berpotensi mengganggu kepentingan umum serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat lainnya. Ia menekankan pentingnya menyampaikan aspirasi melalui jalur komunikasi yang konstruktif dan damai.
“Kami memahami keresahan warga, namun penyampaian aspirasi sebaiknya melalui jalur komunikasi dan musyawarah. Itu jauh lebih bijak dan efektif,” ujar Najamudin.
KWLT menilai bahwa PT Masmindo Dwi Area selama ini telah menunjukkan itikad baik dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk dalam hal perbaikan infrastruktur jalan dan drainase di sekitar wilayah operasi tambang. Menurut Najamudin, berbagai langkah perbaikan yang dilakukan perusahaan mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat lingkar tambang.
“Kami mengapresiasi langkah MDA yang terus berupaya menindaklanjuti aspirasi warga, termasuk perbaikan jalan dan fasilitas umum,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa perusahaan tidak tinggal diam dalam menanggapi setiap keluhan warga. Tim lapangan MDA disebut aktif melakukan koordinasi dan pengecekan kondisi di area sekitar tambang. Namun, ia berharap agar proses tindak lanjut di lapangan bisa dilakukan lebih cepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kalau kita lihat, MDA sudah luar biasa effort-nya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap ada keluhan, mereka tanggap dan turun langsung. Namun tentu kami juga berharap agar percepatan realisasi di lapangan bisa ditingkatkan agar kepercayaan publik semakin kuat,” jelasnya.
KWLT juga mengingatkan bahwa aksi pemblokiran jalan atau penghambatan aktivitas perusahaan dapat berdampak terhadap rantai kerja, distribusi material, serta keselamatan pengguna jalan lainnya. Karena itu, Najamudin mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi agar tetap kondusif demi kelancaran aktivitas bersama.
Lebih lanjut, ia mendorong aparat penegak hukum agar menegakkan aturan secara adil dan tegas terhadap pihak mana pun yang berupaya mengganggu ketertiban umum.
“Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Jangan sampai ada tindakan yang justru merugikan masyarakat luas,” tegasnya.
Najamudin menegaskan bahwa sinergi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam membangun lingkungan tambang yang aman dan berkelanjutan. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di lapangan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gejolak sosial.
“MDA dan masyarakat sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu kemajuan daerah dan kesejahteraan bersama. Karena itu, mari kedepankan dialog, bukan konfrontasi,” pungkasnya.***
