JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa proses pembelajaran di sekolah harus tetap berjalan optimal meski dunia tengah menghadapi krisis global.
Ia memastikan kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas pendidikan dan mencegah terjadinya learning loss pada siswa.
Penegasan tersebut disampaikan Pratikno saat merujuk arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026.
Menurutnya, situasi krisis global justru harus dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi nasional, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan tidak boleh menimbulkan learning loss. Oleh karena itu, pembelajaran tetap diutamakan secara luring,” ujar Pratikno dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman Kemenko PMK, Selasa (24/3/2026).
Pembelajaran Hybrid Belum Jadi Prioritas
Pratikno mengungkapkan bahwa pemerintah sempat membahas kemungkinan penerapan metode pembelajaran hybrid, yakni kombinasi antara tatap muka dan daring.
Namun, hasil koordinasi lintas kementerian menyimpulkan bahwa metode tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Pemerintah, kata dia, lebih memprioritaskan pembelajaran langsung di sekolah demi menjaga kualitas interaksi dan efektivitas proses belajar siswa.
Selain itu, perhatian pemerintah juga difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program strategis di bidang pendidikan.
Beberapa program prioritas tersebut meliputi revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda yang menjadi bagian dari agenda besar peningkatan mutu pendidikan nasional.
Transformasi Pemerintahan dan Efisiensi Kerja
Di sisi lain, Pratikno juga menekankan pentingnya transformasi sistem pemerintahan guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Ia mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, serta efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Langkah-langkah tersebut mencakup pengurangan perjalanan dinas non-esensial, optimalisasi rapat daring, serta penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) secara terukur.
Menurutnya, transformasi kerja ini penting untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan global.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta percepatan pembangunan berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara yang lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.
