ENREKANG, koridor.id — Wakil Bupati Enrekang Asman SE memastikan pemerintah daerah terus memperjuangkan nasib 227 tenaga kesehatan berstatus honorer, yang terancam tidak bisa ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun ini.
Sebelumnya, terjadi miskomunikasi dan kesalahan dalam penginputan data ratusan honorer di RS Massenrempulu. Sehingga mereka tidak memenuhi syarat mendaftar P3K.
“Kita pastikan akan terus perjuangkan. Saya terus memantau progres tim yang ke Jakarta untuk mengkoordinasikan masalah ini pusat,” kata Asman, saat menerima aspirasi nakes di depan RS Massenrempulu. Senin 7 November 2022.
Pemerintah juga menyiapkan beberapa alternatif, menghadapi kemungkinan terburuk jika nakes tetap tidak bisa daftar P3K.
“Salah satunya, skema pegawai BLUD. Gajinya sesuai UMR. Ini bisa jadi pertimbangan juga,” jelasnya.
Yang pasti, kata Asman, Pemda tidak tinggal diam apapun yang terjadi. Karena itu, Asman meminta para nakes RS Massenrempulu tidak melanjutkan aksi mogok kerja itu.
“Kita sama-sama berdoa dan berusaha ada hasil dan solusi terbaik. Mogok kerja bukan solusi. Karena pasien tetap membutuhkan pelayanan para nakes. Tentu ini akan jadi penilaian tersendiri,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, ratusan honorer menggelar aksi mogok kerja di halaman RSUD Maspul, Senin (7/11/2022). Koordinator Aksi Aspar dalam orasinya mengancam akan melakukan mogok kerja hingga Rabu. Itu jika belum ada kejelasan solusi mengenai masalah yang terjadi pada mereka. (*)
