MAMUJU, koridor.id — Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan dan Kesiapan Menyongsong Idul Fitri 1444 H/2023 M dan Mudik Lebaran, di Aula Vidcon Mapolda Sulbar, Kamis, 6 April 2023. Rakor dipimpin Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo secara virtual.
Rakor dalam rangka membangun komunikasi dengan sejumlah menteri, para kepala daerah dan pimpinan lembaga lainnya.
Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sebagai bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menghadapi Mudik Lebaran di tahun 2023, maka rapat koordinasi tersebut dinilai perlu dilakukan sekaligus sebagai rapat final persiapan menyongsong Idul Fitri 2023.
Listyo menuturkan, Polri melaksanakan kegiatan dengan nama Operasi Ketupat 2023, yang akan berlangsung selama 14 Hari dimulai dari 18 April sampai dengan 1 Mei.
“Jumlah personel yang disiapkan adalah 148.261 personel terdiri dari Mabes Polri, 1.240 personel, Polda 91.153 personel, dan 55.818 lainnya dari instansi terkait,”sebutnya.
Setelah melakukan rapat secara serentak, Lanjut Listyo, secara bersama semua stakeholder terkait akan terjun langsung ke lapangan guna melaksanakan tugas dan menyukseskannya.
“Saya harapkan struktur ini bisa diimplementasikan, dimana Kapolda masing-masing daerah bertindak sebagai penanggung jawab yang disesuaikan dengan struktur di wilayah Polda,” pungkasnya.
Dia juga berharap, semua stakeholder dapat saling mengisi sehingga mudik tahun ini benar-benar terlaksana dengan nyaman dan masyarakat merasa aman dan lancar menuju perjalanan bersama keluarga.
“Kita berharap mudik tahun ini jauh lebih baik daripada mudik lebaran tahun kemarin,”ujarnya.
Sementara itu, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, rapat tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan tiap tahun dalam rangka mudik lebaran, sekaligus pengamanan menyambut hari raya umat Islam Idul Fitri.
“Semua pihak sudah menyampaikan kesiapannya, termasuk pengamanan lalu lintas, kesiapan logistik dan pengendalian harga pangan serta ketersediaan stok pangan,”ujar Idris.
Terkait pengendalian inflasi daerah, Idris mengatakan, suatu kesyukuran bahwa Sulbar masuk kategori daerah terendah inflasi. Namun menurutnya, hal itu bukan berarti tidak adanya masalah dalam penyediaan bahan pangan, sehingga Ia berharap pemerintah dan TPID jangan pernah lengah, karena stabil dan tidak stabilnya inflasi itu begitu cepat berubah.
“Kita berharap Sulbar jauh lebih siap menghadapi kenaikan pangan yang dapat memicu inflasi, termasuk kelangkaan-kelangkaan stoknya,”pungkasnya. (Advt/farid)
