ENREKANG, koridor.id — Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Enrekang menggelar Rapat Koordinasi, di Pendopo Rujab Bupati, Kamis 30 Maret 2023.
Rakor tersebut dirangkai dengan pemetaan l, analisis data, dan rencana kerja (aksi 1 dan 2). Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Andi Ritamariani, Kapolres, Kajari, Dandim.
Turut hadir Ketua TP-PKK Johra Bagenda MB, Wabup Asman, Kadis Dalduk-KB Darmiati Siampa, sejumlah pimpinan OPD, para camat, lurah, kades, dan jajaran anggota TPPS yang mencapai 110 peserta.
Kadis Dalduk-KB Darmiati Siampa mengatakan, rakor ini digelar untuk meningkatkan komitmen bersama dan koordinasi anggota TPPS, dalam rangka akselerasi penurunan stunting. Kedua, mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan program di semua tingkatan. Yang ketiga, evaluasi upaya-upaya percepatan penurunan stunting dan perbaikan rencana aksi tahun 2023.
Dalam sambutannya, Bupati Enrekang menyampaikan apresiasi atas penanganan stunting yang semakin baik. Sehingga dapat mencatat penurunan signifikan hingga 19,45 persen.
Secara khusus, Bupati memuji Ketua TP-PKK Johra Bagenda, Wabup Asman dan Kadis Dalduk-KB Darmiati Siampa beserta jajaran masing-masing yang bekerja keras memimpin gerakan penurunan stunting.
“Beginilah jika pekerjaan diserahkan pada ahlinya. Makanya kita sangat optimis, bisa mencapai 15 persen pada akhir 2023 ini,” ungkap MB.
Guna mempercepat lagi penurunan stunting ini, Bupati meminta kepala desa menyiapkan anggaran di APBDes. Nilainya bahkan diperbolehkan mencapai 20 persen dari APBDes. “Jangan beli macam-macam dulu. Fokus anggaran untuk menangani penderita stunting dan keluarga dengan anak beresiko stunting,” tegas MB.
Bupati bahkan siap membuat regulasinya. Ia memerintahkan segera berkoordinasi antara Ka BKKBN, Kabag Hukum, APDESI, camat. “Asalkan tidak melanggar, kita buatkan dasar hukum penganggaran di APBDes,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Enrekang ini.
Wabup Asman selaku Ketua TPPS menekankan pentingnya menurunkan stunting. Penderita stunting umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal serta produktivitas rendah. Sehingga tingginya prevalensi stunting berdampak langsung pada kerugian ekonomi dan ketidak kesejahteraan masyarakat.
Dari 14546 bayi di Enrekang, ada 19,45 persen yang menderita stunting. Dengan kecamatan Buntu Batu, Baraka, Malua yang mencatat prevalensi tertinggi.
“Kita sudah punya data pasti. By name dan by address. Sehingga yang perlu kita gencarkan adalah aksi nyata,” papar Asman.
Wabup menekankan perlunya membiasakan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, dan memanfaatkan pangan lokal. Ketua Partai Nasdem Enrekang ini bahkan menggagas pemecahan rekor MURI minum jus massal. Racikan jus kelor dari TP-PKK Enrekang baru saja sukses menjadi yang terbaik pada Semarak Horti Ceria tingkat Sulsel, belum lama ini. Sehingga menarik disosialisasikan secara massif agar dijadikan sajian rutin keluarga.
Kaper BKKBN Provinsi Sulsel Andi Ritamariani turut memuji pelbagai upaya penurunan stunting di Enrekang. BKKBN siap memberi support penuh atas program-program tersebut.
Kinerja penurunan stunting Enrekang, kata Andi Ritamariani, juga didukung oleh ketersediaan pangan yang bergizi. Bahkan Enrekang ia sebut daerah yang paling berpotensi meraih kemandirian pangan.
Pada kesempatan ini ia juga menyerahkan alokasi pagu DAK fisik sub-bidang KB dan bantuan operasional KB senilai Rp6 miliar, untuk Kabupaten Enrekang. (*)
