Koridor.id, BARRU — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Barru yang dipimpin langsung oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., secara resmi meluncurkan Gerakan Tanam Cabai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. Kegiatan launching tersebut berlangsung di Halaman Kantor Daerah Kabupaten Barru, Rabu (11/03/2026).
Gerakan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Barru dalam mendukung program Ketahanan Pangan Nasional sekaligus upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya pada komoditas cabai yang kerap menjadi penyumbang utama inflasi karena termasuk kelompok volatile food atau komoditas yang harganya sangat fluktuatif.
Pelaksanaan gerakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Barru Nomor 100.3.4.2/313/Bag. Perekonomian tentang Gerakan ASN Menanam Cabai di Kabupaten Barru.
Melalui program tersebut, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Barru akan mendistribusikan bibit cabai kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ditanam di pekarangan kantor masing-masing.
Dalam sambutannya, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menyampaikan bahwa komoditas cabai seringkali menjadi salah satu faktor utama penyebab inflasi daerah. Tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan, terlebih pada kondisi cuaca ekstrem, membuat harga cabai sering melonjak tajam.
“Gerakan tanam cabai ini adalah salah satu bentuk keseriusan kita dalam mengendalikan inflasi. Kita memiliki banyak lahan kosong di lingkungan perkantoran yang selama ini hanya ditumbuhi tanaman liar. Saya ingin lahan-lahan tersebut diubah menjadi lahan produktif yang mampu menghasilkan,” ujar Bupati Barru.
Ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjadikan kegiatan menanam cabai sebagai aktivitas yang produktif sekaligus menyenangkan.
“Kepada seluruh ASN saya berharap agar segera merealisasikan penanaman cabai di pekarangan kantor masing-masing. Jadikan ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai hobi baru yang produktif dan bernilai ekonomis,” lanjutnya.
Selain itu, Bupati Barru juga meminta para Kepala OPD dan Camat agar aktif memantau serta mengevaluasi pelaksanaan gerakan tersebut di unit kerja masing-masing.
Menurutnya, jika gerakan ini dilakukan secara serius dan berkelanjutan, maka dalam waktu sekitar tiga bulan cabai sudah dapat dipanen dan dimanfaatkan oleh ASN maupun masyarakat.
“Kalau kita menanam dalam jumlah banyak, kita tidak perlu lagi membeli cabai di pasar. Silakan nanti dipetik dan dibawa pulang untuk dinikmati bersama keluarga. Bahkan jika produksinya melimpah, bisa menjadi sumber tambahan pendapatan,” tambahnya.
Bupati Barru juga mendorong agar gerakan tanam cabai ini diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa, termasuk memanfaatkan lahan tidur milik masyarakat agar lebih produktif.
Ia berharap gerakan ini dapat menjadi momentum kebangkitan kemandirian pangan keluarga di Kabupaten Barru serta memperkuat semangat gotong royong dalam mengendalikan inflasi daerah.
“Mari kita jadikan gerakan ini sebagai langkah bersama untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Dengan semangat kebersamaan dan keteladanan dari seluruh ASN, saya yakin kita mampu mengendalikan inflasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Barru menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung gerakan tersebut dengan menyediakan bibit cabai serta pendampingan teknis bagi OPD yang akan melakukan penanaman.
Berdasarkan data yang ada, saat ini pengembangan tanaman cabai di Kabupaten Barru telah mencapai sekitar 131 ribu populasi tanaman yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) di berbagai wilayah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, para Asisten Setda Barru, Staf Ahli, para Kepala OPD, Camat Barru, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Barru serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
Melalui gerakan ini, Pemerintah Kabupaten Barru berharap ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah. (*)
