Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan salam hormat dari Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., yang pada saat bersamaan tengah melaksanakan agenda kedinasan bersama Kementerian Pertanian.
Wabup menegaskan bahwa Musyawarah Mappalili bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum penting bagi petani untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta data cuaca terkini.
“Dulu orang tua kita melihat tanda-tanda alam untuk menentukan musim tanam. Sekarang kita punya BMKG dan teknologi. Namun kearifan lokal tetap penting, harus disandingkan dengan data ilmiah agar hasilnya maksimal,” ujar Wabup Abustan.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai lempu, getteng, dan ada tongeng dalam kehidupan kelompok tani. Ia mengingatkan bahwa berbagai bantuan pertanian dari pemerintah, seperti alat mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi, sering tidak dimanfaatkan optimal karena kurangnya transparansi dan kekompakan di tingkat kelompok tani.
“Kelompok tani harus jujur. Jangan hanya sepuluh orang yang aktif, tapi nama di daftar ada dua puluh lima. Itu bukan kelompok tani, tapi kelompok tania,” tegasnya disambut tawa peserta musyawarah.
Wabup Abustan juga mengapresiasi berbagai bantuan pertanian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kabupaten Barru tahun 2025, yang meliputi benih padi, benih jagung, bibit kopi, bibit durian Musang King, bibit kelapa, serta tanaman kakao. Menurutnya, jika seluruh bantuan ini dimanfaatkan dengan baik, tidak akan ada lagi lahan tidur di Barru.
Ia juga menekankan pentingnya pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta pemahaman terhadap konsep pupuk berimbang, bukan pupuk seragam.
“Jangan semua dikasih pupuk yang sama. Tanahnya beda-beda. Harus tahu dulu kandungan tanahnya, baru tentukan dosisnya. Itulah makna pupuk berimbang,” jelasnya.
Wabup mendorong para penyuluh dan petani agar memanfaatkan alat uji tanah yang telah dimiliki Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk menentukan kebutuhan pupuk secara ilmiah dan efisien.
Selain itu, Wabup juga menyoroti masalah klasik yang masih dihadapi petani, yakni permainan harga gabah dan ketidakadilan dalam penimbangan oleh pembeli dari luar daerah.
“Mulai sekarang, pembelian gabah di Barru harus dilakukan secara terbuka. Jangan lagi ada yang datang malam-malam. Pemerintah akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan pengawasan timbangan,” ujarnya.
Ia meminta para kepala desa, lurah, dan camat untuk ikut berkoordinasi mengawasi proses jual beli gabah agar petani Barru tidak dirugikan.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengajak kelompok tani untuk mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan. Koperasi, katanya, memiliki potensi besar untuk menjadi off-taker hasil pertanian, sekaligus mengelola alat pengering (dryer) dan gudang penyimpanan gabah secara profesional.
“Kalau 55 koperasi di Barru berani bergerak, masing-masing kelola satu miliar rupiah saja, berarti ada 55 miliar rupiah berputar di Barru. Itu kekuatan besar untuk petani kita,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wabup Abustan mengingatkan empat pilar utama yang harus diperkuat dalam dunia pertanian, yaitu lembaga produksi (petani dan kelompok tani), lembaga pascapanen, lembaga pengolahan, dan lembaga pemasaran.
“Petani adalah pejuang tanpa tanda jasa. Kalau tidak ada petani, kita semua tidak akan makan. Jadi, mari kita hormati, kita dukung, dan kita kuatkan mereka,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kapus Diktat) Kementerian Pertanian RI sekaligus Penjabat (Pj) Swasembada Pangan Kabupaten Barru, Dr. Muhammad Amin, dalam arahannya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pelaksanaan program Sosialisasi dan Mediasi Ketahanan Pangan (Sosmed Pangan) di Kabupaten Barru.
“Program ini bukan hanya agenda Kementerian Pertanian, tetapi arahan langsung Presiden RI. Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan bagian dari pertahanan nasional,” tegasnya.
Dr. Amin juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Barru, TNI, Polri, dan para penyuluh pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pangan dan keberhasilan Indeks Pertanaman (IP) 300 di Barru yang telah mencapai sekitar 1.300 hektare.
Ia menambahkan bahwa Barru telah menunjukkan berbagai capaian positif, di antaranya penurunan harga pupuk hingga 20 persen, meningkatnya pendapatan petani, serta pembentukan Brigade Pangan.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan sejumlah perjanjian kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan berbagai lembaga dan instansi guna memperkuat sinergitas pengawalan dan pendampingan program peningkatan produksi pangan di daerah.
Kerja sama tersebut antara lain, Polres Barru dengan Pemkab Barru tentang Sinergitas Pengawalan dan Pendampingan Program Peningkatan Produksi Jagung Mendukung Swasembada Pangan di Kabupaten Barru.
Kemudian Kodim 1405/Parepare dengan Pemkab Barru tentang Sinergitas Pengawalan dan Pendampingan Program Peningkatan Produksi Padi Mendukung Swasembada Pangan di Kabupaten Barru, selanjutny, Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Pangkep dengan Dinas Pertanian Barru tentang Optimalisasi Ekonomi Petani Jagung melalui Si Jagung Berbasis Web Terintegrasi Geo AI dan Machine Learning;
Serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin dengan Dinas Pertanian Barru tentang Penyusunan Dokumen Tata Kelola Lahan Pertanian Kabupaten Barru Tahun 2025.
Selain penandatanganan kerja sama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menyerahkan bantuan pertanian untuk Kabupaten Barru tahun 2025 yang meliputi:
1. Benih padi sebanyak 107.200 kilogram,
2. Benih jagung sebanyak 3.000 kilogram,
3. Bibit kopi sebanyak 117.000 pohon,
4. Bibit durian Musang King sebanyak 4.000 pohon,
5. Bibit kelapa sebanyak 20.000 pohon, serta
6. Tanaman kakao seluas 200 hektare.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BRMP, Kepala UPT BPTPH, dan Kepala Klimatologi Provinsi Sulsel, Direktur Politani Pangkep, Kepala Puslitbang Witaris LPPM Unhas, serta perwakilan Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Sulsel.
Kemudian, Ketua Komisi II DPRD Barru, unsur Forkopimda, Asisten Setda, pimpinan OPD terkait, para Danramil, Kapolsek, para Camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Barru.
pimpinan Instansi Vertikal, pimpinan perbankan, PLN ULP Barru, Bulog Cab. Parepare, dan undangan lainnya. (*)
