Koridor.id, PAREPARE – Komisi I DPRD Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama forum masyarakat bahagia (FMB) dan sejumlah PNS yang di nonjobkan di akhir kepemimpinan Taufan Pawe sebagai Wali Kota Parepare.
Dalam RDP yang berlangsung alot tersebut, berlangsung di ruang Banggar, Selasa, 21 November 2023. Di pimpin langsung ketua komisi I DPRD Parepare Rudi Najamuddin didampingi sejumlah anggota komisi I DPRD Parepare. Hadir mewakili pemerintahan kepala BKPSDM Parepare Adriani, kemudian dari ASN yang di nonjobkan, Iwan Asaad dan beberapa ASN lainnya, sementara dari masyarakat yang tergabung dalam FMB adalah Zainal ASiS Manden, Makmur Raona, Rahman Saleh dan lainnya.
Diakhir RDP tersebut Rudi Najamuddin menyimpulkan sejumlah rekomendasi dari hasil rapat tersebut. “Dari hasil mendengarkan masukan semua pihak yang hadir. Kita menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan nantinya ke pimpinan untuk diparipurnakan. Dan dari hasil rapat paripurna tersebut akan diteruskan kepada Pj Wali Kota Parepare nantinya, sebagai mitra antara eksekutif dan legislatif.
Setidaknya terdapat tujuh poin rekomendasi yang disampaikan, diantaranya, merekomendasikan untuk mengevaluasi mutasi yang dilakukan Walikota sebelumnya di akhir jabatannya. Kemudian menata ulang birokrasi, terutama menempatkan pejabat atau ASN sesuai dengan bidang keilmuannya. Ketiga, terkait netralitas ASN, agar segera mengangkat inspektur definitif, mengingat banyaknya ASN yang diduga melibatkan diri dalam politik praktis, salah satu yang viral adalah camat Bacukiki yang kasusnya sudah masuk dalam Gakumdu Bawaslu Parepare.
Keempat mengusulkan membentuk tim audit untuk memeriksa kepala BKPSDM, sebab banyak isu beredar terkait jual beli jabatan maupun penempatan posisi yang tidak sesuai tupoksinya hingga like and dislike. Berikutnya mengusulkan segera kepala inspektorat defenitif, agar Sekda yang merangkap tidak memiliki beban yang banyak sehingga bisa fokus melaksanakan tugasnya sebagai Sekda.
Dan yang terakhir membuka hotline pengaduan apabila ditemukan ASN yang melanggar, sebab saat ini banyak ASN yang melakukan pelanggaran, tidak hanya yang terlibat dalam politik, tetapi ada juga empat ASN yang terindikasi hukum tetapi tetap diberikan promosi dan jabatan, kemudian menjadi rahasia umum juga ada oknum ASN terindikasi terlibat asusila.
Dari pihak masyarakat bahagia menyampaikan sejumlah hal yang diduga justru berpotensi membuat gaduh. Karena kekecewaan yang dialami ASN maupun masyarakat. ASN yang bermasalah sebaiknya di evaluasi secepatnya, atau dinonjobkan dulu.
Diharapkan bisa tercipta kondisi yang baik, aman dan damai. “Kita hanya ingin Parepare lebih baik ke depan,” Ujar Zainal Azis Manden.
Sementara Kepala BKPSDM Parepare Adriani Idrus dalam kesempatan itu menguraikan bahwa, yang dilakukan semuanya sudah sesuai dengan aturan, terkait pergeseran jabatan atau mutasi. Sedangkan isu jual beli jabatan ia bantah, bahwa itu tidak ada, dan mempersilahkan untuk dibentuk tim audit.
“Kami tidak pernah menerima upeti dalam melakukan mutasi,” Tegasnya.
Terkait mutasi dengan jumlah banyak diakhir masa jabatan wali kota Taufan Pawe karena banyaknya posisi yang lowong sehingga dilakukan desakan kepada pejabat waktu itu dilakukan pengisian jabatan lowong.
“Sebab walikota pelaksana tugas nantinya akan cukup panjang, kurang lebih selama setahun. Apalagi Pj tidak boleh lakukan mutasi kecuali jika ada ijin dari menterinya dalam negeri. (Ki1)
