JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat Desk Ketenagakerjaan hingga ke tingkat daerah. Langkah tersebut dinilai strategis untuk menjaga stabilitas hubungan industrial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Penegasan itu disampaikan Kapolri usai menghadiri pertemuan tingkat tinggi konfederasi buruh se-Asia Tenggara atau ASEAN Trade Union Council (TUC) yang digelar di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025) malam.
Menurut Jenderal Sigit, hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Kondisi tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tentunya yang paling utama adalah bagaimana kita terus menjaga iklim hubungan usaha yang baik antara buruh dan perusahaan,” ujar Jenderal Sigit.
Ia menambahkan, stabilitas hubungan kerja akan memberikan rasa aman bagi dunia usaha sekaligus menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak buruh.
“Harapan kita, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dan pada saat yang sama buruh juga semakin sejahtera,” lanjutnya.
Kapolri menjelaskan, pembentukan Desk Ketenagakerjaan di bawah Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bukan sekadar kebijakan administratif. Desk tersebut dibentuk sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja serta membantu penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan.
“Desk Ketenagakerjaan ini menjadi wadah pendampingan dalam permasalahan industrial, sekaligus berperan sebagai problem solver agar konflik tidak berlarut-larut,” jelasnya.
Sejak dibentuk, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menangani berbagai kasus ketenagakerjaan, mulai dari pemenuhan hak berserikat hingga perlindungan terhadap buruh perempuan. Ke depan, Polri berkomitmen memperluas dan memperkuat desk tersebut hingga ke Polda dan Polres, khususnya di wilayah dengan kawasan industri.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk terus memperkuat Desk Ketenagakerjaan, baik di Mabes, Polda, maupun Polres yang memiliki wilayah industri, agar pelayanan kepada buruh semakin optimal,” imbuh Kapolri.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan apresiasi atas peran aktif Polri dalam membantu penyelesaian konflik ketenagakerjaan di Indonesia.
Ia menyebut, langkah Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan mendapat perhatian dan penghargaan dari konfederasi buruh se-Asia Tenggara.
“Seluruh perwakilan buruh Asia Tenggara menyampaikan hormat dan apresiasi kepada Bapak Kapolri atas dibentuknya Desk Ketenagakerjaan Polri,” ujar Andi Gani.
Menurutnya, hingga saat ini sedikitnya 144 kasus ketenagakerjaan berhasil diselesaikan secara cepat melalui desk tersebut, dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh para buruh.
Atas keberhasilan tersebut, lanjut Andi Gani, sejumlah pimpinan serikat buruh dari negara-negara Asia Tenggara menyatakan keinginan untuk mempelajari model penyelesaian konflik ketenagakerjaan yang diterapkan oleh Polri.
“Mereka ingin belajar bagaimana Polri di Indonesia berperan aktif membantu buruh melalui Desk Ketenagakerjaan,” pungkasnya.
