PAREPARE – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tingkat kota tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin (30/3/2026), bertepatan dengan hari pertama masuk kerja pasca libur nasional dan cuti bersama Idulfitri.
Forum ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD, TNI-Polri, akademisi, serta organisasi masyarakat.
RKPD 2027 Masuk Fase Strategis RPJMD
Sekretaris Daerah Parepare, Amarun Agung Hamka, yang mewakili Wali Kota Tasming Hamid, menyampaikan bahwa RKPD 2027 merupakan bagian penting dari pelaksanaan RPJMD Parepare 2025–2029.
“Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, sehingga menjadi fase krusial dalam memastikan pencapaian visi pembangunan daerah,” ujar Hamka saat membacakan sambutan wali kota.
Visi yang diusung adalah menjadikan Parepare sebagai kota terbaik, sejahtera, dan maju.
Tema Pembangunan 2027: SDM, Infrastruktur, dan Digitalisasi
Adapun tema pembangunan Parepare tahun 2027 adalah akselerasi pengembangan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, digitalisasi pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
Untuk mendukung tema tersebut, Pemkot Parepare menetapkan enam prioritas pembangunan:
- Peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM
- Pengembangan perekonomian daerah
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Pembangunan infrastruktur
- Lingkungan hidup dan mitigasi bencana
- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
Hamka menegaskan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tidak ada ego sektoral. Satu program bisa melibatkan beberapa OPD, tegasnya.
Dorong Keselarasan Pusat, Provinsi, dan Daerah
Perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Iqbal Najamuddin, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Menurutnya, tema RKPD Sulsel 2027 sejalan dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam penguatan SDM, pelayanan publik, dan infrastruktur.
Keselarasan ini harus terwujud di tingkat daerah, karena kabupaten/kota menjadi lokus utama pembangunan, jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi Parepare di sektor perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, industri, dan UMKM yang perlu terus dikembangkan.
Musrenbang Jadi Forum Strategis Aspirasi
Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Tahun 2027 menjadi momentum penting untuk mempercepat pencapaian visi Parepare, ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat serta partisipasi inklusif, termasuk keterlibatan perempuan dan anak.
Musrenbang Anak dan Dukungan TNI-Polri
Musrenbang RKPD 2027 turut dirangkaikan dengan Musrenbang Anak sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melibatkan suara generasi muda.
Kegiatan ini juga dihadiri Komandan Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, Ramli, yang menunjukkan dukungan terhadap pembangunan daerah.
Kehadiran unsur TNI-Polri menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Harapan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan
Dengan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, Musrenbang RKPD 2027 diharapkan mampu menghasilkan program prioritas yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Selain itu, sinergi lintas sektor diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
