JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menilai pemerintah perlu membenahi penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram. Ia menegaskan langkah ini lebih penting dibanding mengurangi subsidi bahan bakar minyak.
Pernyataan tersebut merespons usulan Jusuf Kalla terkait pengurangan subsidi BBM. Namun demikian, DPR menilai kebijakan itu belum tepat.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju. Sebaliknya, subsidi elpiji 3 kg harus tepat sasaran,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Perlu Sistem Berlapis
Said menegaskan pemerintah tidak cukup mengandalkan data administratif dalam menyalurkan subsidi. Oleh karena itu, ia mendorong penerapan sistem verifikasi berlapis.
Selain itu, ia mengusulkan penggunaan teknologi biometrik. Misalnya, identifikasi melalui sidik jari atau retina mata.
Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan penerima subsidi benar-benar berhak. Langkah ini juga dinilai mampu menekan kebocoran anggaran.
“Jangan hanya mengandalkan data. Namun, perlu verifikasi berulang melalui sidik jari atau retina,” ujarnya.
Hitungan Penerima Lebih Kecil
Banggar DPR juga menemukan ketidaksesuaian antara jumlah penerima dan anggaran subsidi. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan riil lebih kecil dari pagu saat ini.
Saat ini, anggaran subsidi mencakup sekitar 8,6 juta penerima. Namun demikian, jika tepat sasaran, jumlah itu dinilai cukup untuk 5,4 juta penerima.
Artinya, terdapat potensi pemborosan anggaran yang cukup besar. Oleh sebab itu, perbaikan sistem dinilai mendesak.
“Kalau tepat sasaran, cukup 5,4 juta dari 8,6 juta penerima saat ini,” tegas Said.
Dorong Efisiensi Anggaran
DPR menilai penyaluran subsidi yang tepat akan meningkatkan efisiensi anggaran negara. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menjaga daya beli masyarakat kecil.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan segera mengevaluasi mekanisme distribusi. Dengan begitu, subsidi benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.
