PAREPARE – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menerima kunjungan silaturahmi dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Komisi III, yakni Rudianto Lallo dan Nabil Husein Said, Sabtu (18/4/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Parepare dalam suasana hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan. Dalam kesempatan itu, Tasming Hamid didampingi sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota Parepare.
Selain itu, Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada, turut hadir menyambut kedatangan kedua legislator tersebut, sehingga memperkuat nuansa koordinasi lintas sektor.
“Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami Pemerintah Kota Parepare atas kunjungan silaturahmi ini. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih,” ujar Tasming Hamid.
Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Tasming Hamid menegaskan bahwa kunjungan anggota DPR RI menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, ia berharap komunikasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sinergi yang kuat antara DPR RI dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam mendukung program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Dengan adanya koordinasi yang baik, berbagai kebijakan strategis diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Bahas Isu Strategis: Hukum hingga Keamanan
Tidak hanya bersifat silaturahmi, pertemuan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang bertukar pandangan terkait berbagai isu strategis.
Beberapa topik yang menjadi pembahasan meliputi:
- sektor hukum,
- keamanan daerah,
- serta pembangunan di tingkat lokal.
Hal ini sejalan dengan ruang lingkup kerja Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.
Dorong Pelayanan Publik Lebih Optimal
Tasming Hamid berharap, hasil dari pertemuan tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Parepare.
Ia menilai bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai penutup, ia kembali menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk DPR RI.
