Hal ini ditegaskan oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si, melalui zoom dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di ruang rapat pimpinan lantai V MPP, Kantor Bupati Barru, Senin (14/7/2025).
Dalam arahannya, Bupati Andi Ina menyampaikan bahwa Kabupaten Barru menjadi salah satu dari daerah rintisan Sekolah Rakyat dan dijadwalkan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang.
Untuk itu, sambungnya, berbagai kesiapan teknis dan administratif harus segera dirampungkan, terutama terkait legalitas lahan pembangunan sekolah.
“Salah satu syarat utama yang diminta pemerintah pusat adalah lahan seluas kurang lebih 7 hektare ini harus sudah bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Tanpa itu, pembangunan tak bisa dimulai,” tegas Bupati.
Bupati juga mengapresiasi 11 pemilik lahan yang telah menunjukkan iktikad baik untuk melepas lahan mereka demi kepentingan pendidikan generasi muda Barru. Ia menegaskan bahwa seluruh hak pemilik lahan akan dilindungi secara hukum, dan pembayaran ganti rugi akan diupayakan melalui APBD Perubahan 2025.
” Kami tidak ingin ada yang dirugikan. Pemerintah akan memastikan proses ini berjalan adil dan transparan. Jika lahan ini telah bersertifikat, kita akan serahkan ke pemerintah pusat agar pembangunan bisa dibiayai sepenuhnya lewat APBN,” ujarnya.
Bupati juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar unsur Forkopimda, termasuk dukungan dari Ketua DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim, hingga BPN, Ketua Pengadilan Agama untuk mengawal proses sertifikasi dan penyelesaian hak-hak masyarakat. Ia berharap seluruh proses dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu sesuai batas waktu yang diberikan Balai Pusat.
Selain membahas lahan sekolah permanen, Bupati juga menyampaikan bahwa sementara ini proses belajar-mengajar SMPN 8 Harapan / SMPN 17 Barru (sekolah rakyat rintisan) telah dipindahkan ke BLK. Pemerintah Kabupaten Barru akan melakukan perbaikan infrastruktur BLK melalui anggaran BPTT, sedangkan fasilitas pembelajaran akan didukung oleh Baznas.
“Sekolah Rakyat bukan hanya tentang pengentasan kemiskinan. Dari sinilah akan lahir tokoh-tokoh nasional, ilmuwan, dan pemimpin masa depan dari anak-anak Barru sendiri,” pungkasnya.
Sementara Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang,.M.Si., yang memimpin rapat tersebut Bupati Barru menegaskan bahwa percepatan sertifikasi dan appraisal lahan harus segera dilakukan sesuai instruksi Bupati Barru.
“Besok harus mulai jalan. Ini bagian dari komitmen kita bersama, karena Sekolah Rakyat ini adalah amanah dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Barru,” ujarnya.
Dari total luas lahan yang dibutuhkan 7,5 hektare, saat ini telah tersedia 4,7 hektare. Sisanya, kurang lebih 2,8 hektare, sedang dalam proses pelepasan hak dari 11 pemilik lahan. Masyarakat Lawallu menyatakan kesediaan penuh untuk menyerahkan lahan demi kepentingan pembangunan pendidikan, bahkan tanpa menuntut pembayaran di muka.
Syafiuddin mewakili 11 pemilik lahan, menyampaikan, “Kami merelakan tanah kami untuk dipergunakan membangun Sekolah Rakyat. Ini bagian dari ikhtiar kami untuk masa depan anak cucu di daerah ini. Insyaallah kami tidak menuntut janji berlebihan, yang penting sekolah ini bisa terwujud.” katanya.
Wabup Abustan menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah proses appraisal (penilaian harga tanah) oleh tim independen, bukan dari pemerintah daerah. Proses ini ditargetkan selesai dalam satu minggu. Hasil penilaian akan menjadi dasar pembayaran yang akan dibebankan pada APBD Perubahan Tahun 2025.
Pada kesempatan ini, Forkopimda juga menyampaikan dukungan bulat untuk percepatan proses ini. Mulai dari Kapolres, Dandim, Kajari, hingga Ketua Pengadilan Agama, Ketua DPRD dan Kepala BPN Barru. semuanya menyatakan komitmen dalam mengawal jalannya pembangunan sekolah rakyat hingga tuntas.
Turut hadir, Pj Sekda Barru, Kepala Dinas Sosial, Kadis PUTR Perkim,.Plt.Kepala Badan Kesbangpol, Kabag Ren Polres Barru, Kasat Reskrim Polres Barru, Camat Soppeng Riaja, Kades Lawallu, dan undangan lainnya.
