PAREPARE, koridor.id – Isu pergantian Penjabat Wali Kota Parepare mencuat, bahkan sudah beredar di sejumlah media beserta terbitan SK bahwa akan diganti pada 18 September ini. Padahal diketahui SK Penjabat Akbar Ali berakhir pada 31 Oktober mendatang.
Informasi terkait pergantian ini ditenggarai kuat bermuatan politis. Sejumlah anggota DPRD Parepare dan politisi menilai hal tersebut tidak wajar dan berpotensi menimbulkan ketegangan ditengah suasana politik yang kondusif ini.
Hal ini terungkap saat sejumlah anggota DPRD dan politisi Parepare ngobrol sambil bersama sejumlah jurnalis di salah satu warkop. Sabtu 14 September 2024. Diantaranya anggota DPRD Parepare yang hadir Ketua PKB Parepare Andi Fudail (AFU), Sappe dari PKS, Hasyim dari PKB , Sri Tanty Nasrah dari Hanura. Politisi lainnya, Ketua PSI Parepare Rijal Madani, Ketua PKS Parepare Hamsi, Sekretaris PAN Parepare Safar Mukhtar, Wakil Sekretaris NasDem Parepare Salam Latief, mantan anggota DPRD Parepare dari partai PDI-P Satria, mantan anggota DPRD Parepare dari PAN Kurtafati.
Anggota DPRD Parepare yang juga Ketua PKB Parepare Andi Muhammad Fudail (AFU) menilai terdapat kejanggalan atas munculnya SK pergantian Pj Wali Kota Akbar Ali, digantikan oleh Abdul Hayat Gani. Sebab SK Pj sebelumnya berakhir 31 Oktober yang tersisa sekitar sebulan lebih, ini moment Pilkada, ditenggarai pergantian ini sarat kepentingan politik, atas salah satu paslon dari empat paslon yang ada di Pilkada Parepare ini.
“Bila itu benar maka bisa memicu suasana yang sudah kondusif ini menjadi tidak kondusif, sebab beredar isu ditengah masyarakat bahwa pergantian Pj ini sangat bermuatan politis,” ujar AFU.
Senada disampaikan Sappe, mengingatkan kepada Kemendagri untuk memperhatikan kondisi Parepare yang saat ini sudah sangat kondusif di bawah kendali Akbar Ali yang telah melaksanakan tugas kurang lebih setahun ini.
Suasana politik yang sudah kondusif ini jangan lagi di utak atik dengan pergantian Penjabat (Pj). Baiknya, lanjut Sappe, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jika ingin mengganti Penjabat Wali Kota, biarkan Pj sekarang ini menyelesaikan tugas sesuai dengan SK, hingga 31 Oktober.
“Ini tiba-tiba beredar kutipan SK pergantian Wali Kota Parepare pertanggal 18 September mendatang. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, Ada apa?” terangnya.
Demikian halnya anggota DPRD Parepare dari partai Hanura, Sri Tanty mengatakan menolak tegas rencana pergantian Pj Wali Kota Parepare ditengah perhelatan Pilkada yang berjalan kondusif ini.
Menurutnya, Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali saat ini tengah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemerintahan berjalan dengan baik dan kondusif, Penjabat ini juga peduli dengan masyarakat. Sudah banyak masyarakat merasakan kepeduliannya.
Sri Tanty juga mengkhawatirkan jika benar dengan isu pergantian itu yang beredar maka rawan akan reaksi masyarakat. Sebab, disebutkan calon penggantinya saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Sulsel Abdul Hayat, ditenggarai pernah bermasalah, dimana sebelumnya sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) dimundurkan oleh Andi Sudirman Suleman yang menjabat Gubernur saat itu.
“Intinya masyarakat Parepare tentunya tidak ingin timbul masalah dengan pergantian Pj yang dipaksakan. Kalau yang menggantikan memiliki track record pernah bermasalah maka sangat potensi menimbulkan riak-riak, apalagi ditengah suasana Pilkada,” bebernya.
Srikandi DPRD Parepare ini juga mengingatkan kepada Mendagri Tito Karnavian memahami kondisi politik masyarakat Parepare saat ini. Jangan sampai hanya mendengarkan pihak-pihak tertentu, dan untuk kepentingan politik tertentu, justru masyarakat yang jadi korban. (ki1)
