JAKARTA – Pemerintah segera menetapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan kebijakan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat, bahkan ditargetkan sebelum akhir Maret 2026.
“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” ujar Airlangga usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima investor asal Amerika Serikat, Ray Dalio, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurut Airlangga, waktu pengumuman tinggal menunggu hari, mengingat bulan Maret segera berakhir.
“Secepatnya, kan tinggal berapa hari lagi bulan ini,” tambahnya.
Berlaku untuk ASN, Swasta Bersifat Imbauan
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan WFH akan diterapkan secara resmi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu, sektor swasta akan diberikan imbauan untuk mengikuti kebijakan serupa.
Namun demikian, tidak semua sektor dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh. Pemerintah menegaskan bahwa sektor pelayanan publik tetap harus berjalan normal.
“Aturan WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta, tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” jelas Airlangga.
Strategi Hemat Energi di Tengah Gejolak Global
Kebijakan ini merupakan respons pemerintah terhadap kondisi global yang tengah bergejolak, khususnya akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.
Pemerintah menilai pengurangan mobilitas melalui skema WFH dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas tinggi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu produktivitas nasional jika diterapkan secara selektif.
“Nggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM,” ujarnya.
Produktivitas Dipastikan Tetap Terjaga
Purbaya menegaskan bahwa sektor strategis seperti industri manufaktur dan layanan publik tetap akan beroperasi normal, karena tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara daring.
Menurutnya, kebijakan WFH satu hari justru memberikan ruang efisiensi tanpa mengorbankan kinerja ekonomi secara keseluruhan.
“Kalau untuk pabrik-pabrik dan pelayanan publik ya tetap jalan. Jadi harusnya nggak masalah kalau cuma satu hari saja,” jelasnya.
DPR Ingatkan Bukan Solusi Jangka Panjang
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menilai kebijakan WFH satu hari per minggu merupakan langkah taktis yang cukup baik untuk jangka pendek.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh dijadikan solusi utama dalam menghadapi lonjakan harga minyak.
“Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah tetap perlu menyiapkan strategi jangka panjang yang lebih komprehensif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Menunggu Pengumuman Resmi Pemerintah
Saat ini, kebijakan WFH masih dalam tahap finalisasi dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto disebut terus memantau perkembangan kebijakan tersebut sebelum diumumkan kepada publik.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengurangi tekanan terhadap konsumsi energi nasional.
