Dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Barru, tim BGN yang dipimpin Direktur Promosi dan Edukasi,.Dr. Gunalan AP. M.Si., menekankan pentingnya percepatan implementasi program MBG di daerah, mengingat manfaat besar yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat, khususnya dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia menyambut 100 tahun kemerdekaan di tahun 2045.
Dijelaskan, ada dua skema pelaksanaan program MBG, yaitu Skema Mandiri dan Skema APBN. Pada skema Mandiri, seluruh sarana dan prasarana seperti dapur, relawan, dan kendaraan disiapkan oleh Yayasan penyelenggara, sementara pemerintah pusat hanya menanggung biaya bahan baku, operasional, dan sewa.
Sementara pada skema APBN, seluruh kebutuhan termasuk pembangunan dapur, peralatan, kendaraan, dan biaya operasional sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemda hanya bertugas menyiapkan lahan, yayasan lokal, dan relawan.
Ia mendorong Pemkab Barru untuk segera mengajukan lokasi prioritas penerima MBG, khususnya untuk wilayah dengan keterbatasan akses atau angka stunting tinggi, agar dapat difasilitasi melalui skema APBN.
“Dari sisi potensi, Barru sangat layak menjadi penerima manfaat. Namun hingga kini baru dua yayasan yang terverifikasi. Kami harap Pemda segera mengambil langkah, karena jika dalam 45 hari tidak ada aktivitas dalam sistem, maka datanya otomatis terhapus,” jelas Dr. Gunalan.
Menanggapi hal ini, Pj. Sekda Barru, Abu Bakar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa
Pemerintah Kabupaten Barru menyambut baik program ini dan akan segera melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan perangkat desa, untuk memastikan kesiapan data dan dukungan infrastruktur dalam pelaksanaan MBG.
lebih jauh dijelaskan, masih terdapat sejumlah wilayah dengan kondisi yang tergolong ekstrem, baik dari sisi akses maupun jarak tempuh antar sekolah. Beberapa sekolah di daerah tersebut bahkan hanya memiliki 20 hingga 30 siswa, dengan waktu tempuh mencapai 6 jam perjalanan. Kondisi ini kata Abu Bakar, memerlukan penanganan khusus agar program dapat berjalan efektif dan merata.
Terkait skema pelaksanaan, Pj Sekda menilai pendekatan melalui APBN akan lebih relevan untuk wilayah-wilayah terpencil tersebut. Hal ini karena program yang didanai APBN selama ini lebih diarahkan untuk menjangkau daerah tertinggal, terluar, dan terjauh.
Sementara skema kerja sama dengan pihak Yayasan dinilai lebih cocok untuk wilayah yang mudah dijangkau dan memiliki potensi ekonomi lebih besar, mengingat orientasi Yayasan cenderung bersifat bisnis dan selektif terhadap lokasi sasaran.
Ia juga menyinggung terkait besaran biaya operasional dan mengingatkan bahwa dalam konteks wilayah dengan akses sulit, biaya operasional tentu akan lebih tinggi, sehingga perlu perhitungan yang cermat agar pelaksanaan program tetap efisien dan merata.
Pj. Sekda juga berharap agar proses verifikasi yayasan dan data kelompok sasaran dapat segera dirampungkan agar manfaat program MBG dapat segera dirasakan oleh masyarakat Barru, khususnya anak-anak dan keluarga rentan.
Sebagai penutup, Pj. Sekda menyampaikan bahwa jika ke depan terdapat penambahan jumlah sekolah atau cakupan data, Pemerintah Kab. Barru siap melakukan pengajuan kembali agar wilayah yang belum terjangkau dapat diakomodasi dalam pelaksanaan Program MBG.
