Koridor.id, BARRU – Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.Si., secara resmi membuka sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Workshop Peluang Pengembangan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial di Kabupaten Barru, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meeting RM Surya, Kecamatan Barru tersebut dihadiri Direktur Pilar Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel, Kepala Balai Perhutanan Sosial Gowa, Kepala UPT KPH Ajatappareng, Pimpinan OPD terkait, camat, kelompok perhutanan sosial, serta mitra terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengawali dengan menyampaikan apresiasi kepada para pihak, khususnya PINUS, yang telah menunjuk Kabupaten Barru sebagai lokus pengembangan Perhutanan Sosial berbasis pendekatan terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa workshop ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam mengoptimalkan potensi kawasan hutan sosial yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barru, kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Barru sebagai lokasi pengembangan. Ini harus kita seriusi bersama, karena potensi yang kita miliki sangat besar,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, luas perhutanan sosial di Kabupaten Barru mencapai sekitar 7.969 hektare yang telah memiliki legalitas, namun belum dikelola secara optimal. Jika potensi ini dikelola dengan baik dan terintegrasi, maka dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.
“Saya sudah hitung, kalau dikelola serius, minimal bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah per tahun, bahkan bisa menembus lebih dari satu triliun. Tetapi ini tidak boleh dikerjakan setengah-setengah. Semua sektor harus terlibat sesuai tugas dan fungsinya,” tegasnya.
Menurutnya, pengembangan Integrated Area Development tidak hanya berfokus pada pengelolaan hutan, tetapi juga harus mengintegrasikan berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, hingga penguatan ekonomi masyarakat desa. Perhutanan sosial, kata dia, harus menjadi core business yang dihubungkan dengan potensi lain dalam satu kawasan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, desa, penyuluh, hingga kelompok masyarakat. Kepala desa, menurutnya, memegang peran penting dalam memastikan program berjalan di tingkat lapangan.
“Kuncinya ada di desa. Kalau desa kuat, maka kegiatan ini akan berjalan. Perhutanan sosial tidak bisa hanya mengandalkan kelompok, tetapi harus melibatkan seluruh masyarakat di sekitar kawasan,” jelasnya.
Wakil Bupati juga menyoroti masih rendahnya pemanfaatan kawasan yang telah memiliki izin kelola. Ia menilai bahwa pola pikir menunggu bantuan harus diubah menjadi semangat mandiri dalam mengelola potensi yang sudah dimiliki, mengingat izin pengelolaan kawasan dapat dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan.
Dalam pemaparannya sebagai narasumber, Abustan menjelaskan bahwa konsep IAD menekankan integrasi ruang, sektor, pelaku, dan sumber daya dalam satu perencanaan kawasan yang utuh. Ia mencontohkan pengembangan di Desa Harapan yang memiliki potensi besar, mulai dari kopi, aren, durian, peternakan, hingga wisata savana dan hutan pinus yang dapat dikembangkan secara bersamaan.
“Kalau ini kita integrasikan dengan baik, maka bukan hanya perhutanan sosial yang hidup, tapi pariwisata, peternakan, hingga produk pangan lokal juga bergerak. Tujuannya satu, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.
Ia juga mendorong penyusunan master plan terpadu yang melibatkan seluruh pihak agar pengembangan kawasan tidak berjalan parsial. Menurutnya, pendekatan berbasis tujuan (goal setting model) harus menjadi dasar, sehingga kegiatan tetap berjalan meskipun tanpa ketergantungan pada stimulus dari luar.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk dunia usaha dan perguruan tinggi, untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan seperti kopi sebagai salah satu fokus ekonomi kawasan. Ia optimistis, jika dikelola serius, perhutanan sosial di Barru dapat menjadi sumber ekonomi besar bagi masyarakat dalam beberapa tahun ke depan.
Menutup arahannya, Wakil Bupati mengajak seluruh peserta workshop untuk menjadikan kegiatan ini sebagai titik awal kerja nyata dalam menyusun langkah strategis pengembangan kawasan perhutanan sosial berbasis Integrated Area Development.
“Kalau kita bergerak bersama, saya yakin dalam dua tahun ke depan sudah mulai terlihat hasilnya. Yang menikmati bukan pemerintah, tetapi masyarakat. Itulah tujuan utama kita,” tutupnya. (*)
