Kelurahan Lapadde Penyumbang Kasus Stunting Terbesar di Kota Parepare, Ada 203 Anak yang Teridentifikasi

PAREPARE, koridor.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan sosialisasi serta audit kasus stunting yang terjadi di Kota Parepare. Sebanyak 1.009 kasus stunting yang menerpa anak di kota kelahiran presiden ketiga ini. Dari keseluruhan, Kelurahan Lapadde penyumbang terbesar kasus stunting sebanyak 203 anak dari 863 sasaran yang diperiksa.

Sosialisasi dilakukan di rumah makan patato, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Rabu (21/9/20220). Dihadiri Kordinator Bidang KBKR BKKBN Sulsel, Drs Ihsan dan Wakil Wali Kota, Pangerang Rahim sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Penurunan angka stunting menjadi salah satu program nasional. Diharapkan pada tahun 2024, angka stunting pada anak di Indonesia hanya tinggal 14 persen dari 27,4 persen pada 2019 lalu. Bentuk komitmen pemerintah pusat dengan memasukkan program stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Ihsan mengatakan penurunan stunting sebagai program prioritas nasional. Sehingga usaha penurunan itu dimulai dari tingkat terendah atau pada calon pengantin.

“BKKBN melakukan pendekatan hulu yang fokus pada pendampingan keluarga yang beresiko melahirkan anak stunting. Mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak dibawah umur dua tahun,” jelasnya.

Hal ini dilakukan untuk mencari dan mencatat penyebab terjadinya kasus stunting. Kegiatannya pun dilakukan dari tingkat akar rumput. Pelaporannya dilakukan berjenjang dari tingkat kecamatan sampai ke pusat.

“Untuk mencari penyebab kasus stunting disetiap wilayah sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Selanjutnya identifikasi dilakukan dari tingkat kecamatan disampaikan ke kabupaten/kota, kemudian akan diseleksi di tingkat provinsi,” ungkap Ihsan.

Tugas utama tim AKS (audit kasus stunting) ditingkat kabupaten/kota meliputi pembentukan tim, identifikasi kasus, diseminasi, dan evaluasi.

“Identifikasi kasus dapat diperoleh lewat pendampingan keluarga dengan cara manual atau online,” ucap Ihsan.

Dia berharap menguatnya pemahaman dan kordinasi tim audit tingkat kabupaten/kota.

“Kita berharap menguatnya pemahaman dan kordinasi dalam upaya penurunan angka stunting di kabupaten/kota,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *