Koridor.id, LUWU — Ketua Komunitas Warga Lingkar Tambang (KWLT), Najamudin, menegaskan bahwa tudingan diskriminasi terhadap pengusaha lokal oleh PT Masmindo Dwi Area (MDA) dalam proses pengadaan makanan adalah narasi yang menyesatkan dan tidak berdasar.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kritik dari Ketua Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi, Ismail Wahid, yang menuding adanya ketimpangan dalam pemberian peluang usaha kepada pelaku lokal. Menurut Najamudin, tudingan itu justru mengabaikan fakta lapangan dan berpotensi memecah belah solidaritas masyarakat lingkar tambang.
“Selama ini kami melihat langsung bagaimana Masmindo justru memberi ruang dan kepercayaan kepada UMKM serta koperasi lokal untuk terlibat dalam proses pengadaan kebutuhan operasional tambang. Jadi informasi tersebut tidaklah benar jika perusahaan dituduh pilih kasih,” ujar Najamudin, Rabu (26/6).
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan Perseroda Sulsel dalam proyek penyediaan logistik makanan seharusnya tidak dilihat sebagai bentuk penyingkiran pelaku lokal. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari kerja sama yang lebih luas antara pemerintah provinsi dan swasta untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih merata.
“Perseroda adalah milik masyarakat Sulsel. Jika mereka terlibat, itu tetap dalam kerangka mendukung ekonomi daerah, bukan menutup pintu bagi pelaku lokal di Luwu,” tambahnya.
Najamudin mencatat bahwa dalam praktiknya, banyak koperasi dan pelaku UMKM setempat yang menjadi mitra penyedia kebutuhan pokok seperti sayuran, daging ayam dan sapi, beras, dan logistik harian lainnya untuk karyawan Masmindo. Bahkan, beberapa di antaranya telah menjalin kontrak kerja sama secara berkelanjutan.
“Kami melihat langsung koperasi dan pelaku usaha kecil diberdayakan. Ini bentuk nyata bahwa perusahaan hadir dengan pendekatan kolaboratif, bukan eksklusif,” tegasnya.
Najamudin juga menekankan pentingnya semangat profesionalisme di kalangan pelaku usaha lokal agar peluang yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal.
“Kesempatan sudah diberikan. Tinggal bagaimana kita, para pelaku lokal, mampu memenuhi standar dan konsistensi pelayanan. Ini bukan soal diberi atau tidak diberi peluang, tapi soal kesiapan kita bersaing secara sehat,” ucapnya.
Ia mengimbau agar narasi provokatif yang menyeret investasi ke ranah konflik kepentingan pribadi segera dihentikan demi menjaga kondusifitas daerah.
“Kalau setiap dinamika dipelintir menjadi isu pribadi, yang rugi bukan perusahaan, tapi masyarakat sendiri. Kami selaku masyarakat di lingkar tambang sangat merasakan manfaat dari kehadiran investasi ini,” jelas Najamudin.
Terakhir, ia mengajak semua pihak untuk membangun sinergi dan menjaga iklim investasi yang sehat dan adil di Latimojong.
“Mari kita jadikan tambang ini sebagai jalan untuk mengangkat ekonomi masyarakat, bukan alat untuk memperkeruh suasana,” tutupnya. (*)
