KORIDOR.ID, PAREPARE – Kenaikan harga aspal Parepare mulai memberi tekanan serius terhadap proyek infrastruktur jalan tahun 2026. Dalam waktu relatif singkat, harga aspal curah melonjak dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 per kilogram.
Lonjakan harga material utama pembangunan jalan itu memaksa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare melakukan penyesuaian terhadap sejumlah item pekerjaan proyek rehabilitasi jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kondisi tersebut memperlihatkan betapa rentannya proyek infrastruktur daerah terhadap fluktuasi harga material konstruksi. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah kini dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga target fisik proyek atau mempertahankan kualitas pekerjaan pelengkap.
Kenaikan Harga Aspal Dinilai Tidak Normal
Staf Analis Tim Teknis Bidang Bina Marga Dinas PUPR Parepare, Muhammad Rizal, mengatakan kenaikan harga mulai terasa sejak April 2026.
Menurutnya, lonjakan kali ini jauh melampaui kenaikan rutin yang biasanya hanya berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram.
“Kemarin di bulan Januari itu masih sekitar Rp16.000 per kilo. Per bulan April kemarin sudah naik ke harga baru Rp18.000. Ini kenaikannya cukup signifikan, biasanya kan cuma naik Rp500 atau Rp1.000,” ujar Rizal, Kamis (7/5/2026).
Kenaikan tersebut menjadi alarm bagi sektor konstruksi daerah. Sebab, aspal merupakan komponen utama dalam proyek peningkatan maupun rehabilitasi jalan.
Ketika harga material inti naik tajam, ruang fiskal pemerintah otomatis menyempit.
Perencanaan Lama Mulai Tidak Relevan
Masalah utama muncul karena proyek DAK disusun jauh sebelum pekerjaan dimulai. Dalam praktiknya, proses perencanaan dan penganggaran dilakukan satu tahun sebelumnya menggunakan asumsi harga lama.
Akibatnya, ketika harga material melonjak pada tahun pelaksanaan, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian teknis agar proyek tetap berjalan sesuai pagu anggaran.
“Karena perencanaan DAK itu dilakukan satu tahun sebelumnya, makanya ini ada penyesuaian harga untuk proses lelangnya,” jelas Rizal.
Situasi ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan proyek pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam mengantisipasi volatilitas harga pasar.
Di sektor konstruksi, perubahan harga material bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dapat berdampak langsung terhadap kualitas infrastruktur yang dibangun.
Target Panjang Jalan Tetap Dipertahankan
Meski harga aspal naik signifikan, Dinas PUPR Parepare memastikan target panjang jalan rehabilitasi tetap dipertahankan.
Pemerintah pusat disebut telah mengunci target pembangunan jalan sepanjang 1.960 meter, sehingga daerah tidak diperbolehkan mengurangi volume pekerjaan utama.
“Untuk target panjang jalan, verifikator di pusat tidak mengizinkan adanya pengurangan. Jadi kami tetap di target awal yakni 1.960 meter,” tegas Rizal.
Karena target fisik utama tidak bisa diubah, strategi efisiensi diarahkan pada pekerjaan pelengkap atau item minor proyek.
Penyesuaian kemungkinan dilakukan pada pembangunan bahu jalan, talud penahan tanah, hingga fasilitas penunjang lainnya.
“Mungkin ada pengurangan di bangunan pelengkap atau pekerjaan minor seperti bahu jalan dan talud penahan tanah. Itu yang akan disesuaikan volumenya agar tetap masuk dalam pagu anggaran Rp3 miliar lebih itu,” ungkapnya.
Infrastruktur Berisiko Kehilangan Kualitas Penunjang
Langkah efisiensi tersebut memang dianggap paling realistis dalam kondisi anggaran terbatas. Namun, pengurangan item pelengkap juga menyimpan risiko jangka panjang terhadap ketahanan infrastruktur.
Bahu jalan, drainase, dan talud bukan sekadar elemen tambahan. Komponen tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas jalan dan memperpanjang usia konstruksi.
Jika fasilitas penunjang dikurangi, maka potensi kerusakan dini pada jalan dapat meningkat, terutama di wilayah dengan intensitas hujan tinggi seperti Sulawesi Selatan.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Parepare. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor konstruksi nasional memang menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan baku, distribusi logistik, hingga ketidakstabilan rantai pasok material.
Tender Proyek Jalan Masih Berlangsung
Saat ini seluruh paket rehabilitasi jalan DAK di Parepare masih berada pada tahap tender atau lelang.
Dinas PUPR memperkirakan proses kontrak pekerjaan paling cepat berlangsung pada pertengahan Mei 2026 apabila tidak ada perubahan jadwal administrasi.
“Belum ada pengerjaan, masih proses lelang semua. Rencananya paling cepat berkontrak itu tanggal 20 Mei kalau tidak ada perubahan jadwal,” tutur Rizal.
Sementara itu, untuk proyek non-DAK, pemerintah kota mulai menggunakan standar harga material terbaru dalam proses perencanaan agar tidak mengalami persoalan serupa saat pelaksanaan proyek dimulai.
“Untuk perencanaan di tahun ini sudah diarahkan menggunakan harga terbaru,” pungkasnya.
Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Kian Mendesak
Kenaikan harga aspal Parepare kini menjadi gambaran nyata bagaimana perubahan ekonomi dapat langsung memengaruhi pembangunan daerah.
Selama ini, keberhasilan proyek pemerintah sering diukur dari capaian panjang jalan atau serapan anggaran. Namun di lapangan, kualitas pekerjaan pelengkap justru menjadi faktor penting yang menentukan ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut lebih adaptif dalam menyusun estimasi biaya proyek. Fleksibilitas perencanaan, pembaruan harga material secara berkala, hingga skema mitigasi risiko konstruksi menjadi kebutuhan mendesak di tengah fluktuasi harga pasar yang semakin sulit diprediksi.
Jika tren kenaikan material terus berlanjut, maka tantangan pembangunan infrastruktur daerah bukan lagi sekadar menyelesaikan proyek tepat waktu, melainkan memastikan kualitas jalan tetap mampu bertahan dalam jangka panjang.
No posts found
