Koridor.id, PAREPARE — Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare, Hj Suriani resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe dalam prosesi yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin (14/8/2023).
Selain Suriani yang sebelumnya menjabat Asisten II Setdako Parepare, turut dilantik jajaran Dinas Dukcapil lainnya, yakni Ilham A sebagai Sekretaris Dinas Dukcapil, Sri Meyriani menjadi Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Hj Andi Nurpati Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Jamaluddin jadi Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Dukcapil.
Dalam mutasi kali ini, ada 12 pejabat yang dilantik masing-masing 8 eselon II, 3 eselon III, dan 1 eselon IV.
Usai melantik, Wali Kota Parepare Taufan Pawe berpesan kepada Kepala Dinas Dukcapil Suriani, untuk berperan dan menjadi penjaga gawang dalam Pesta Demokrasi 2024. Itu karena akan ada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan juga Pemilihan DPD.
Taufan Pawe mengingatkan bahwa Disdukcapil sebagai penjaga gawang dalam administrasi kependudukan harus berperan aktif menjelang Tahun Politik tersebut.
“Kalian ini di-SK-kan oleh Menteri Dalam Negeri, dan bahkan Kepala Dinas Disdukcapil itu ditanda tangani langsung oleh Mendagri. Sehingga peran besar kalian semua sangat dibutuhkan untuk kesuksesan Pemilu dalam hal penerapan administrasi kependudukan yang harus ditata dengan sangat baik,” ingat Taufan Pawe.
Taufan Pawe menekankan, data kependudukan sangat erat kaitannya apalagi setelah Pemilu juga akan dilaksanakan Pilkada dan Pilgub. Karena itu harus memang dilakukan pendataan yang akurat dan lebih baik.
“Ada beberapa event besar yang akan dihadapi negara kita, maka semua harus siap untuk hal itu. Peran besar kepada Disdukcapil untuk mewujudkan itu, karena jika Disdukcapil lalai maka bisa berdampak kepada semua hal,” tegas Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini.
Taufan Pawe yakin dengan komposisi yang baru ini, semua memiliki imunitas yang baik, sehingga posisi sentral di Pemerintah harus dijaga dan ditata dengan baik pula. (*)
