Koridor.id, PAREPARE — Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin didampingi Pj Walikota Parepare Akbar Ali dan rombongannya meresmikan penggunaan proyek jembatan kota Parepare yang telah rampung, Selasa 9 Januari 2024. Proyek tersebut merupakan bantuan keuangan Pemprov Sulsel senilai Rp 30 miliar yang mulai dikerjakan di era Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Peresmian jembatan yang terletak di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat itu ditandai dengan gunting pita oleh Gubernur didampingi Pj Walikota Parepare Akbar Ali.
Gubernur mengharapkan jembatan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya kota Parepare. Bahtiar juga mengaku kemampuan pemerintah provinsi Sulsel dalam membangun jalan hanya bisa mencakup 200-300 km jalan/jembatan setiap tahunnya. Dari panjang 2.300 km jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Kemampuan Pemprov Sulsel hanya mampu membangun 200-300 km setiap tahun dari 2.300 km panjang jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” katanya.
Dengan begitu, Pemprov kata Gubernur hanya mampu membangun sekira 1.000 km/tahun jalan dan jembatan.
“Kita harus akui keterbatasan pemerintah provinsi dalam membangun jalan dan Jembatan, dari 2.300 km panjang jalan provinsi, yang bisa kita bangun hanya 200-300 km pertahun. Artinya hanya sekira 1.000 km/ lima tahun dan sisanya tidak bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Karenanya Gubernur mendorong peningkatan kemampuan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) untuk membangun infrastruktur. “Kalau ini terus berlangsung maka akan menjadi masalah, makanya bagaimana meningkatkan kemampuan daerah untuk membangun infrastruktur itu, maka sumber PAD harus ditingkatkan, pendapatan masyarakat harus ditingkatkan, sebab dari sana kita pungut pajak retribusi,” jelas Gubernur.
APBD Sulsel kata Gubernur hanya sedikit, yang didalamnya juga terkonsentrasi pada urusan kebutuhan pangan masyarakat. “APBD itu uangnya kecil, masih berkisar pada kebutuhan perut. Beruntung pemerintah saat ini ada namanya Dana Inpres yang dapat membantu daerah untuk membangun infrastruktur atau melalui proses swastanisasi pembangunan,” ujar dia.
Kata dia, membangun daerah harus menggunakan manajemen yang tepat dan terukur, dan tidak hanya dengan modal semangat saja.(*/ki)
