Koridor.id, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburohman, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam membongkar praktik mafia beras yang meresahkan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pedagang pasar juga menjadi korban dari peredaran beras oplosan yang merugikan banyak pihak.
Menurut Mujiburohman, maraknya praktik pengoplosan beras, baik dari sisi kualitas maupun kemasan, telah menciptakan ketidakpercayaan di kalangan konsumen terhadap pedagang pasar tradisional.
“Pedagang pasar kerap kali disalahkan ketika konsumen mendapati kualitas beras yang tidak sesuai. Padahal, banyak dari kami tidak tahu bahwa beras yang kami terima sudah dioplos sejak dari distributor,” ujar Mujiburohman dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).
Ia menyambut baik langkah Kementerian Pertanian maupun Satgas Pangan yang melakukan inspeksi mendadak dan membongkar gudang-gudang penyimpanan beras oplosan di sejumlah wilayah.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menyelamatkan nama baik pedagang pasar yang selama ini terkesan ikut terlibat, padahal juga menjadi korban.
“Kami berharap pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi pangan, khususnya beras. Pedagang pasar butuh kepastian bahwa produk yang kami jual berasal dari sumber yang legal dan berkualitas,” tegasnya.
Mujiburohman juga mengimbau kepada seluruh pedagang pasar yang tergabung dalam APPSI untuk lebih selektif dalam memilih distributor dan memastikan asal-usul barang dagangan mereka.
Ia menegaskan bahwa APPSI siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan pasar yang sehat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
“Kami sangat mendukung langkah Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam hal ini pemerintah dalam membongkar praktik mafia beras tersebut,” katanya.
Menurut dia, pedagang pasar dan masyarakat yang merupakan konsumen bisa mendapatkan barang yang berkualitas untuk dijual dan dikonsumsi.
“Diharapkan, dengan penindakan tegas ini, harga beras bisa lebih stabil dan kualitas pangan masyarakat Indonesia semakin terjamin,” tegasnya.
Seperti diketahui, pemerintah menemukan pelanggaran serius dalam peredaran beras di pasar. Sebanyak 212 merek beras dilaporkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Kapolri dan Jaksa Agung karena terbukti tidak sesuai standar mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET).
Temuan ini merupakan hasil investigasi gabungan antara Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, Kejaksaan, Badan Pangan Nasional, serta unsur pengawasan lain. Pemeriksaan dilakukan terhadap 268 merek di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi. (*)
