PAREPARE, koridor.id — Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Ibrahim Suanda bersama anggota menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah NGO atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) Parepare, Selasa 23 Januari 2024.
RDP membahas terkait sejumlah persoalan tentang pemerintahan pasca ditinggal walikota sebelumnya, Taufan Pawe.
“Setelah mendengarkan berbagai masukan menyampaikan soal mutasi akan menjadi bahan perhatian dan ditindaklanjuti ke pimpinan agar segera dibahas dan diparipurnakan,” kata Ibrahim.
Menurutnya, ada peninggalan dari pejabat lama yang dinilai bisa merusak demokrasi.
“Pernyataan akan kita teruskan, proses dalam rapat paripurna agar mendapat persetujuan untuk menjadi rekomendasi DPRD,”ujarnya.
Senada disampaikan, anggota Komisi III, H Kamaluddin Kadir mengaku, sangat setuju dan merespon berbagai masukan dari gabungan NGO.
”Fraksi Gerindra yang pertama menyampaikan soal mutasi, banjir hingga berbagai kondisi pasca berakhirnya jabatan Wali Kota sebelumnya. Dan itu telah disampaikan secara kelembagaan pada 13 Desember 2023,” jelasnya.
Soal utang devisit 2023 itu berdasarkan audit BPK kata dia mencapai Rp 51 miliar. Namun, masih ada yang tersisa Rp 58 miliar dari provinsi dan pusat.
“Dari badan keuangan provinsi dan daerah itu tidak turun dana transfernya hingga saat ini. Ada 8 program prioritas telah dijalankan. Utang pembangunan pasar Lakessi oleh PT HK sebesar Rp 11 miliar juga mulai dibayarkan,” ungkapnya.
Anggota Komisi III lainnya, Suyuti dengan tegas sangat mensuport dalam penyampaian tiga aspirasi dari gabungan NGO.
Fraksi NasDem 5 tahun menjadi oposisi murni, dan 3 tahun menolak LPJ Wali Kota terdahulu.
”Dalam 3 bulan ini telah dievaluasi, bahkan mutasi segera dilaksanakan. Sedangkan mutasi sebelumnya memang nuansa politiknya nyata, maka kaki tangan yang game over patut ditertibkan. Bahkan upaya menakuti pimpinan OPD ada hingga saat ini,” jelasnya.
Suyuti pun minta Kepala OPD tak usah takut, karena yang game over tak miliki lagi kepentingan.
”Fraksi Nasdem sepenuhnya mendukung adanya pernyataan resmi dari lembaga DPRD. Dan harus diakui, Pj Wali Kota menjadi pemersatu, bukan sebaliknya wali kota sebelumnya dimana selama 10 tahun telah menjajah dan itu dirasakan semuanya,” bebernya. (*)
