Koridor.id, MAKASSAR — Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kota Parepare Triwulan I 2023 menjadi ajang evaluasi program dan kegiatan pembangunan termasuk progres kinerja fisik hingga capaian realisasi keuangan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Parepare.
Terungkap dalam Monev Triwulan I yang dibuka resmi Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe di Novotel Makassar, Jumat malam, (5/5/2023), catatan progres kinerja setiap SKPD dalam tiga bulan pertama 2023.
Plt Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun dalam laporannya menyebutkan, SKPD dengan capaian kinerja fisik tertinggi pada Triwulan I ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan capaian kinerja 47,21%. Menyusul Sekretariat Daerah dengan capaian kinerja 41,85%, dan Inspektorat Daerah dengan capaian kinerja 38,50%.
Selain SKPD dengan capaian kinerja tertinggi, juga dilaporkan SKPD dengan capaian kinerja terendah. Yakni Dinas PUPR dengan capaian kinerja 14,61%, kemudian Dinas Perdagangan dengan capaian kinerja 17,79%, dan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) dengan capaian kinerja 18,12%.
Zulkarnaen turut melaporkan progres realisasi keuangan setiap SKPD. SKPD dengan realisasi keuangan tertinggi adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) dengan realisasi keuangan 27,32%. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi keuangan 25,82%, dan Dinas Kependudukan dan Capil dengan realisasi keuangan 24,14%.
Sementara SKPD dengan realisasi keuangan terendah adalah Dinas PUPR dengan realisasi keuangan 1,58%, kemudian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan realisasi keuangan 2,71%, serta Dinas Perpustakaan dengan realisasi keuangan 3,23%.
“Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan bertujuan untuk mengetahui progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Parepare yang dibiayai melalui APBD Kota Parepare, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi serta Bantuan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan, serta mencari solusi yang harus dilakukan untuk penyelesaian pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Zulkarnaen.
Dalam kesempatan itu, Zulkarnaen memaparkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parepare hingga 30 April 2023, yakni senilai Rp 57.416.476.558 atau 32,05% dari target PAD 2023 senilai Rp 179.162.217.169.
Target PAD ini masing-masing dari Pajak Daerah senilai Rp40 miliar, Retribusi Daerah Rp9,117 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp10 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp119 miliar.
Secara umum pendapatan daerah yang ditargetkan pada tahun ini adalah senilai Rp907 miliar.
Sementara belanja dalam APBD Parepare tahun ini senilai Rp924 miliar. Masing-masing untuk membiayai 165 program, 470 kegiatan dan 1.587 sub kegiatan pembangunan yang tersebar di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau SKPD.
Zulkarnaen mengungkapkan, hasil Monev yang dilakukan oleh Bappeda menunjukkan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan hingga triwulan I per 31 Maret 2023 cukup baik yakni mencapai 25,23%. Dan awal triwulan II per 30 April 2023 meningkat menjadi 28,93%. Sementara realisasi keuangan per 31 Maret 2023 masih cukup rendah yakni senilai Rp118,81 miliar atau hanya 12,85%. Namun per 30 April 2023 meningkat menjadi Rp142,41 miliar atau 15,40% dari total APBD senilai Rp924 miliar.
“Capaian tahun 2023 ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan 2022, di mana capaian kinerja fisik pada triwulan I hanya 23,57% dan realisasi keuangannya hanya Rp101,38 miliar atau 10,98%,” tandas Zulkarnaen. (*)
