Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan skema baru dalam penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, yakni lima hari dalam sepekan.
Keputusan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) virtual bersama Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (28/3/2026).
Kebijakan ini menyesuaikan dengan sistem pembelajaran mayoritas sekolah yang menerapkan lima hari belajar dalam sepekan.
Penyesuaian dengan Hari Sekolah
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penyaluran MBG akan mengikuti jumlah hari aktif sekolah.
“Jika sekolah lima hari, maka MBG diberikan lima hari. Jika enam hari, maka diberikan enam hari,” ujarnya.
Ia menyebut mayoritas sekolah di Indonesia saat ini telah menerapkan sistem lima hari belajar, sehingga skema ini dianggap paling relevan.
Daerah 3T Tetap Mendapat Tambahan
Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian untuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Di daerah tersebut, program MBG tetap disalurkan hingga enam hari dalam sepekan, termasuk pada hari Sabtu.
Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk memastikan anak-anak di wilayah dengan risiko gizi tinggi tetap mendapatkan asupan nutrisi yang cukup.
“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah berisiko stunting tinggi merupakan langkah strategis,” jelas Dadan.
Berbasis Data dan Kolaborasi Daerah
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus melakukan pendataan untuk menentukan wilayah prioritas penerima MBG.
Data tersebut bersumber dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 serta data dari Kementerian Kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan di daerah untuk memastikan penyaluran program tepat sasaran.
Pendataan mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, hingga tingkat prevalensi stunting di masing-masing wilayah.
“Integritas data sangat penting karena program ini menyangkut masa depan generasi muda,” tegas Dadan.
Efisiensi Anggaran hingga Rp40 Triliun
Di sisi lain, kebijakan penyesuaian hari penyaluran MBG juga berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pengurangan hari penyaluran dari enam menjadi lima hari berpotensi menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun.
Menurutnya, efisiensi tersebut merupakan inisiatif dari Badan Gizi Nasional untuk menyesuaikan kondisi fiskal tanpa mengurangi manfaat program secara signifikan.
Presiden Tegaskan MBG Tetap Berjalan
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah, meski ada kebijakan efisiensi anggaran.
Ia memastikan program tersebut tidak akan dihentikan, bahkan di tengah tantangan global seperti konflik Timur Tengah.
“Jangan sampai ada krisis lalu program ini dihentikan. Kita masih punya banyak cara untuk melakukan penghematan,” tegasnya.
Prabowo juga menyatakan keyakinannya bahwa program MBG akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Selain itu, program ini juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja di sektor pangan dan distribusi.
Upaya Tekan Stunting Nasional
Program MBG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menekan angka stunting di Indonesia.
Dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup secara rutin, pemerintah berharap kualitas kesehatan dan perkembangan anak dapat meningkat secara signifikan.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
