JAKARTA, KORIDOR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa hasil survei penilaian integritas atau SPI tahun 2024 menunjukan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin Andi Amran Sulaiman memiliki kenaikan skor integritas yang signifikan, bersama dengan 10 lembaga yang dipantau tindak lanjut SPI KPK tahun 2023.
Kementerian Pertanian mendapatkan nilai 74,46. Nilai ini meningkat signifikan, padahal penilaian 2024 terkoreksi 10 poin akibat kasus tahun 2023.
Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan terima kasih atas perhatian KPK dalam memperkuat integritas di lingkup kerja kementan.
Oleh karenanya, Mentan Amran mengajak lembaga anti rasuah ini untuk kembali berkantor di lingkungan Kementan sebagai penjaga integritas pengelolaan anggaran. Kehadiran KPK, menurut Mentan Amran sangat membantu dalam menjaga nama baik institusi dari praktik kotor seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Alhamdulliah dulu selama 5 tahun kami mendapat WTP (wajar tanpa pengecualian), kemudian kami juga mendapat penghargaan 3 kali dari KPK Terima kasih KPK telah berkantor di kementan,” ujar Mentan saat menjadi pembicara pada peluncuran hasil survei integritas KPK 2024 di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
Mentan Amran mengakui Kementerian Pertanian terus berupaya melakukan perbaikan sehingga bisa sepenuhnya bebas praktik KKN. Dirinya bahkan tak segan memblacklist perusahaan-perusahaan yang terbukti mengedarkan pupuk palsu.
“Mudah-mudahan ke depan kami sudah hijau, kami yakin bisa. Insya Allah sektor pertanian akan kami bersihkan dari KKN,” katanya.
Sebagai langkah kongkrit, Mentan Amran sendiri telah berinisiatif membuka layanan pengaduan melalui kontak pribadinya untuk membongkar semua praktik kotor di sektor pertanian. Kontak pengaduan ini sudah berjalan dan berhasil meminimalisir KKN.
“Kami membuka layanan kontak pengaduan yang langsung masuk ke saya dan saya jaga kerahasiaannya. Juga sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa ada 27 perubahan yang melakukan kegiatan tidak terpuji. Presiden katakan silahkan lakukan penindakan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya transparansi dan komitmen nyata dari pimpinan organisasi dalam menjaga dan meningkatkan integritas lembaga.
Ia menambahkan, keberhasilan membangun integritas bergantung pada pimpinan organisasi yang mampu memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi dalam mencapai tujuan organisasi.
“Penting bagi pimpinan untuk memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi dalam mencapai tujuan organisasi. Jika kita bicara integritas, maka harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Pemahaman dan kesadaran itu harus melekat di setiap aspek organisasi. Saya menyebutnya sebagai kesadaran berintegritas. Itu adalah yang paling penting,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa integritas tidak dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal. “Integritas itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolah khusus untuk integritas,” katanya.
Setyo optimistis bahwa dengan komitmen pimpinan dan budaya kesadaran berintegritas, berbagai lembaga akan mampu membangun budaya integritas yang matang dan menyeluruh dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.
Menurutnya, KPK tidak menjalankan peran sebagai pendamping, melainkan menerima masukan untuk koordinasi dan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki.
“KPK tidak melakukan pendampingan. Kami menerima untuk koordinasi dan mengkaji hal-hal yang perlu diperbaiki. Jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan, maka akan ada pengurangan nilai dalam SPI. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut,” ujar Setyo Budiyanto.(*)
