Koridor.id, Luwu — Komunitas Warga Lingkar Tambang (KWLT) menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat dan terbuka yang diambil PT Masmindo Dwi Area (MDA) dalam merespons keluhan warga Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, terkait kerusakan jalan akibat aktivitas mobilisasi alat berat perusahaan tambang tersebut.
Ketua KWLT, Najamudin, menyebut bahwa respons sigap perusahaan dalam membuka ruang dialog serta menyatakan komitmen perbaikan jalan menjadi bukti bahwa penyelesaian persoalan sosial di wilayah tambang dapat ditempuh secara damai dan partisipatif.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang patut kita apresiasi bersama,” ujar Najamudin.
Forum dialog yang digelar pada 15 Juli 2025 di Kantor Kecamatan Bajo Barat dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan MDA, pemerintah kecamatan, Kapolsek Bajo, Kepala Desa Bonelemo, serta sejumlah tokoh masyarakat. Dalam forum itu, MDA menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan jalan secara rutin dan segera memasang plat baja di titik-titik rawan amblas sebagai langkah darurat.
Najamudin menambahkan, rencana pertemuan teknis lanjutan antara pihak MDA, kontraktor, dan pemerintah desa menunjukkan adanya niat kuat untuk menyelesaikan persoalan bukan hanya secara jangka pendek, tetapi juga secara struktural dan berkelanjutan.
“Sikap terbuka dari Kepala Desa Bonelemo yang tetap membuka ruang dialog, meskipun sempat terjadi penutupan jalan oleh warga, juga patut kita apresiasi. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” lanjutnya.
KWLT juga mencatat bahwa MDA telah memulai perbaikan jalan sejak 13 Juli 2025, sebelum forum dialog resmi berlangsung. Hal ini dinilai sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam menjawab keluhan masyarakat, bahkan tanpa harus menunggu eskalasi lebih lanjut.
“Pendekatan seperti ini adalah contoh ideal dari relasi perusahaan dengan masyarakat di sekitar tambang. Responsif, terbuka, dan konkret,” tegas Najamudin.
KWLT pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut demi menjaga kepercayaan publik dan mendorong transparansi berkelanjutan.
“Kita perlu menjadi mitra kritis, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk memastikan bahwa komitmen yang disampaikan benar-benar dijalankan,” tutupnya.
KWLT menegaskan bahwa harmoni antara investasi dan keberlanjutan sosial hanya bisa dicapai jika semua pihak menjunjung tinggi prinsip komunikasi, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. KWLT berharap pola resolusi seperti ini bisa menjadi model dalam penyelesaian konflik sosial tambang di wilayah lain di Indonesia. (*)
