koridor.id – Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare, Rabu (21/1/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus membahas pelaksanaan Program Nasional Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang telah berjalan pada tahun 2025 dan akan dilanjutkan pada tahun 2026.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) KPU Kota Parepare, Kalmasyari pimpin kunjungan tersebut, didampingi Kasubag Rendatin Sitti Kadriyah Kadir, serta staf operator Sidalih.
Dalam pertemuan tersebut, Kalmasyari menyampaikan bahwa, koordinasi di awal tahun sangat penting dilakukan guna memastikan kelancaran program kerja KPU, khususnya dalam pelaksanaan PDPB di tahun 2026 nantinya. Menurutnya, kelengkapan dan validitas dokumen kependudukan menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, Hj. Suriani, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasinya kepada KPU Kota Parepare atas kerjsama yang telah terjalin baik selama ini. Ia menegaskan kesiapan Disdukcapil untuk terus berkolaborasi terutama dalam hal sinkronisasi dan pembaruan data kependudukan.
Pada kesempatan yang sama, Hj. Suriani juga berharap adanya kerjasama lebih lanjut dengan KPU Kota Parepare dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah, khususnya tingkat SMA/sederajat. Hal ini bertujuan untuk mendorong siswa yang akan memasuki usia 17 tahun agar segera melakukan perekaman e-KTP.
“Saya melihat yah adanya program KPU Mengajar, tentu ini dapat menjadi ruang juga bagi kami dapat dilibatkan untuk turun bersama ke sekolah-sekolah dalam rangka sosialisasi perekaman e-KTP bagi para siswa atau bisa melakukan langsung perekaman di Sekolah,” harapnya.
Melalui sinergi yang baik antara KPU Kota Parepare dan Disdukcapil, diharapkan dapat terwujud data kepemiluan dan data kependudukan yang akurat, valid dan berkualitas demi mendukung hak konstitusional masyarakat di masa mendatang. (*)
